KALTARA

Dewan Minta PPDB dengan Sistem Zonasi di Kaltara Dikaji Ulang

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Alberthus SM Baya meminta agar sistem zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dikaji kembali. Utamanya untuk wilayah atau daerah terluar seperti di Kaltara.

“Sudah saatnya Pemerintah mengkaji ulang sistem PPDB, karena dampaknya kepada masyarakat.  Di Tanjung Selor misalnya. Dengan zonasi seperti ini, akan menutup kesempatan siswa dari luar daerah Tanjung Selor untuk mendapatkan sekolah yang bermutu dan memiliki kompetensi yang baik, ” kata Albert.

Menurutnya, kenapa harus ada kajian, karena selama ini ada rasa ketidakadilan dengan sistem zonasi tersebut dan sangat merugikan masyarakat yang jauh dari pusat kota.

“Contoh, seperti di daerah hulu, misalnya dari Kecamatan Peso, Salimbatu, Sekatak, Tanjung Palas Utara dan Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Berbeda dengan di wilayah perkotaan, kata Alber,t sistem zonasi sekarang sangat cocok diterapkan. Mengingat jangkauan anak maupun orang tua ke sekolah sangat memungkinkan. Kedua sistem ini untuk menghindari adanya timbul perkelahian antar murid.

“Kenapa sistem zonasi itu hanya cocok diterapkan diperkotaan yang sudah maju. Karena rata-rata standar mutu setiap sekolah nya sudah merata. Beda dengan sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Utara, khususnya bila ditinjau dari segi kelengkapan alat praktek maupun jumlah tenaga pendidiknya,” beber dia lagi.

“Sudah ada apa tidak sertifikasi yang menyatakan standar SMA di pedalaman dengan SMAN 1 Tanjung Selor sama, tentu kenyataan nya sangat berbeda jauh, ” ucap Alberthus lagi.

Kalau pun pemerintah tetap bersikukuh menerapkan sistem zonasi seperti sekarang, harapannya paling tidak harus ada verifikasi mengkaji yang ditinjau dari sisi mutu dan kualitas seluruh sekolah yang harus sama, baru sistem tersebut bisa diterapkan. Artinya ketetapan dari pemerintah pusat terkait zonasi tersebut perlu dikaji kembali di masing-masing wilayah, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat kondisi dan karakteristik setiap daerahnya sangat berbeda.
Sehingga perlu ada kajian khusus, atau ada model lain untuk opsi PPDB yang sudah diterapkan. Karena alasannya setiap orang tua tentu menginginkan putera puteri nya masuk disekolah yang bagus dan memiliki kualitas yang baik.
“Jadi wajar kalau orang dari Peso, Sekatak, Tanah Kuning, Tanjung Palas Utara dan Salimabtu ingin anaknya bisa diterima sekolah di SMAN 1 dan SMK yang ada di Tanjung Selor, ” tegasnya. Karena dengan adanya batasan Zonasi, maka terpaksa para siswa bersekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu lah yang jadi alasan mendasar bagaimana kualitas sekolah yang ada didesa harus sama dengan sekolah yang ada di ibukota.
“Ini lah juga yang jadi alasan sistem zonasi PPDB harus dikaji kembali, ” pungkasnya. (Adv/en)

Leave a Comment