KALTARA

Rp 1,12 Triliun APBD Kaltara untuk Bankeu Kabupaten/Kota

Ruas jalan Rajawali Tanjung Selor yang dibantu pembangunannya oleh Pemprov Kaltara pada 2020 ini.

 Total Selama 5 Tahun, Malinau Terima Paling Besar

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Sejak 2015 hingga 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota di provinsi ini. Besarnya total Rp 1,12 triliun lebih. Dari 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara, Malinau yang tercatat menerima paling besar. Yaitu Rp 290,86 miliar. (selengkapnya baca info grafis di bawah)

Sekretaris Provinsi Kaltara H Suriansyah menjelaskan, pemberian bantuan kepada kabupaten/kota dibagi dalam dua jenis. Yakni, bantuan keuangan (Bankeu) khusus dan Bankeu umum. Bantuan khusus, terangnya  adalah bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang peruntukannya secara khusus sudah diploting. Yakni untuk pemberian insentif kepada guru dan tenaga penyuluh yang berada di bawah naungan pemarintah kabupaten/kota.

“Nominal Bankeu khusus tiap tahun berbeda-beda. Menyesuaikan dengan usulan tenaga guru (guru TK/PAUD, SD dan SMP) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Total jumlahnya dari 2015 – 2020 sebesar Rp 480,41 miliar. Jumlah yang diberikan ke kabupaten/kota juga berbeda-beda. Yang terbanyak di Nunukan. Karena memang di sana paling banyak jumlah guru dan penyuluhnya,” beber Sekprov.

Berbeda dengan Bankeu khusus, Bankeu Umum dialokasikan sesuai usulan dari pemerintah kabupaten kota. Di samping juga dengan melihat kebutuhan di daerah. Untuk nominal yang dialokasikan sebagai Bankeu Khusus (2015-2020) sebesar Rp 640,85 miliar.

“Bankeu ini diberikan untuk membantu kegiatan pembangunan di kabupaten/kota. Namun dengan tetap mengikuti aturan, terkait kewenangan dan juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” kata Suriansyah. Secara total, bankeu khusus dan umum selama 5 tahun terakhir dialokasikan sebesar Rp 1,12 triliun. (Lihat grafis).

Selain bankeu yang langsung dialokasikan melalui kas kabupaten/kita, Pemerintah Provinsi Kaltara juga membantu ke kabupaten/kota melalui bantuan program yang dilaksanakan langsung oleh Pemprov, dalam hal ini oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov di kabupaten/kota.

“Untuk bantuan program ini nilainya juga cukup besar. Contoh di 2020 ini, melalui Dinas PUPR-Perkim, utamanya di bidang bina marga mencapai sekira Rp 120 miliar. Di antaranya untuk membangun jalan dan jembatan di kabupaten/kota,” ungkapnya. Belum lagi di OPD lain, seperti Disperindagkop dengan program pemberian subsidi ongkos angkut barang, juga dari Dishub yang memberikan subsidi ongkos angkut penumpang.

Lebih jauh, Sekprov menerangkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah bahwa ada urusan yang menjadi kewenangan pemerintaha pusat dan pemerintah daerah provinsi serta ada urusan yg jadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota utk melaksanakan kewenangan didanai oleh APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten dan Kota.

Di sisi lain, pendanaan tersebut ada yang sifat wajib dan ada pilihan.  Urusan wajib misalnya Pendidikan, kesehatan dan lainnya. Selain itu misalnya utk pendidikan ada tingkatan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi dan ada yang jadi kewenangan kab dan kota. Demikian juga sektor perhubungan,  ada yg jadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. “Dengan adanya pembagian urusan yang menjadi kewenangan tersebut, maka sumber dana untuk membiayai membiayaannya akan disesuaikan. Sehingga dalam perencanaan dan penganggaran akan akuntabel,” ungkap Sekprov lagi.

Sementara itu, pada APBD 2020 dengan nilai pendapatan setelah perubahan Rp 2,53 triliun dan rencana belanja Rp 2,87 triliun. Dari nilai anggara  belanja ini, lanjut Sekprov dibagi untul belanja tidak langsung, sebesar Rp 1,28 triliun dan belanja langsung Rp 1,59 triliun. “Kembali perlu kami jelaskan juga, supaya masyarakat memahami. Belanja langsung dan tidak langsung ini peruntukannya sudah jelas. Kit mengalokasikan dengan prinsip proporsional dan akuntabel. Jadi ada aturan dan penghitungannya. Tidak asal mengalokasikan,” jelas Suriansyah lagi.

Dalam realisasinya, imbuh Sekprov kegiatan Pemprov Kaltara melalui APBD dilakukan secara proporsional, dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan. Di antaranya mengacu pada UU Nomo 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah.

Dengan mengutamakan pada kepentingan atau kebutuhan masyarakat Kaltara. Baik yang dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun yang langsung dilakukan lewat program pemerintah provinsi Kaltara di kabupaten/kota di Provinsi Kaltara.

Terkait dengan Bantuan keuangan khusus, di antaranya bantuan insentif untuk guru dan penyuluh yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, tahun ini dialokasikan sebesar Rp 60,3 miliar lebih. Seperti guru TK/PAUD, SD dan SMP. Dengan jumlah alokasi masing-masing kabupaten/kota menyesuaikan jumlah penerima insentif.

“Penerima terbanyak Nunukan. Dengan 2.942 penerima (guru dan penyuluh), kabupaten di perbatasan ini menerima Bankeu khusus sebesar Rp 18,82 miliar. Sementara yang terkecil Tana Tidung, karena jumlah guru dan penyuluhnya juga sedikit,” imbuhnya. Sementara yang berupa program dijalankan langsung oleh OPD terkaitnya. (*)

 

DATA DAN FAKTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALTARA

Rincian alokasi Bankeu Khusus 2020

  • Bulungan dengan 2.547 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 16,08 miliar.
  • Tarakan dengan 2.114 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 12,99 miliar.
  • Nunukan dengan 2.942 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 18,82 miliar.
  • Malinau dengan 1.413 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 8,89 miliar.
  • Tana Tidung dengan 568 penerima (guru dan penyuluh). Menerima Bankeu khusus sebesar Rp 3,56 miliar.

Selain bantuan keuangan yang ditransfer langsung melalui kas Pemerintah Kabupaten/Kota, juga ada bantuan berupa program melalui Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara. Pada 2020 ini ada beberapa program. Di antaranya;

Dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim)

Kegiatan Kebinamargaan seperti pembangunan jalan dan jembatan pada 2020 di kabupaten/kota.

  • Bulungan, sebanyak 12 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 28,956,236,000.00
  • Malinau, sebanyak 2 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 11,089,950,000.00
  • Nunukan, sebanyak 8 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 55,178,250,000.00
  • Tana Tidung, sebanyak 6 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 33,007,900,000.00
  • Tarakan, sebanyak 4 paket kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 12,557,950,000.00

Dari Dinas Kesehatan Kaltara

Pada 2020, melaksanakan program / kegiatan pelayanan kesehatan ke wilayah perbatasan dan pedalaman.

Kemudian pembayaran premi peserta BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Masyarakat / Kartu Indonesia Sehat (JKM-KIS) kepada masyarakat sebanyak 73.993 orang. Dengan rincian, Bulungan; 18.675, Tarakan; 17.411 Malinau; 13.022, Nunukan; 24.125 dan Kabupaten Tana Tidung; 3.760. Pembayaran disetor sebesar Rp 25.000 per orang per bulan. Warga penerima ini ditanggung pembayarannya oleh Pemprov  Kaltara selama setahun.

Dari Disperindagkop Kaltara

Pemberian subsidi ongkos angkut barang untuk warga di perbatasan (MALINAU dan NUNUKAN), dengan anggaran Rp 9 miliar.

Dinas Perhubungan

  • Pemberian subsidi ongkos angkut penumpang untuk masyarakat di perbatasan (MALINAU dan NUNUKAN). Khusus untuk penerbangan Malinau, dari 2017 hingga 2020 sudah dialokasikan anggaran Rp 34 miliar.
  • Pembangunan Lapter Pujungan MALINAU dengan dana dari Tahun 2018 s/d 2020 sebesar Rp 5,2 miliar.

Dan masih ada beberapa kegiatan lainnya dari OPD terkait, seperti pembangunan sekolah-sekolah di kabupaten kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta lainnya. Dengan alokasi anggaran hingga puluhan miliar.

 

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN (BANKEU) PEMERINTAH PROVINSI KALTARA 2015 – 2020

TAHUN 2015

Total Bankeu khusus 2015            : Rp 110,033,500,000.00

  • Kabupaten Bulungan  : Rp 26,699,500,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 29,773,500,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 30,481,500,000.00
  • Kabupaten Malinau  : Rp 17,490,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp 5,589,000,000.00

Bantuan Keuangan Umum

Total Bantuan Keuangan Umum  : Rp 155,000,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan  : Rp 20,000,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp   8,300,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 33,300,000,000.00
  • Kabupaten Malinau  : Rp 90,830,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp 2,570,000,000.00

 

TAHUN 2016

Bantuan Keuangan Khusus

Total Bankeu khusus 2016            : Rp  110,033,500,000.00

  • Kabupaten Bulungan  : Rp 26,699,500,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 29,773,500,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 30,481,500,000.00
  • Kabupaten Malinau  : Rp 17,490,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp 5,589,000,000.00

Bantuan Keuangan Umum

Total Bantuan Keuangan Umum  : Rp 296,000,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan : Rp 20,000,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 131,000,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 40,000,000,000.00
  • Kabupaten Malinau : Rp 100,000,000,000.00
  • Kabupate Tana Tidung : Rp 5,000,000,000.00

 

TAHUN 2017

Bantuan Keuangan Khusus

Total Bankeu khusus 2017            : Rp  71,419,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan  : Rp 18,649,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 14,412,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 20,694,000,000.00
  • Kabupaten Malinau  : Rp 13,512,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp 4,152,000,000.00

Bantuan Keuangan Umum

Total Bantuan Keuangan Umum  : Rp 119,000,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan : Rp 10,000,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 36,000,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 43,000,000,000.00
  • Kabupaten Malinau : Rp 11,000,000,000.00
  • Kabupate Tana Tidung : Rp 19,000,000,000.00

 

TAHUN 2018

Bantuan Keuangan Khusus

Total Bankeu khusus 2018            : Rp  71,494,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan  : Rp 18,649,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 14,487,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 20,694,000,000.00
  • Kabupaten Malinau  : Rp 13,512,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp 4,152,000,000.00

Bantuan Keuangan Umum

Total Bantuan Keuangan Umum  : Rp 3,000,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan : Rp 3,000,000,000.00
  • Kota Tarakan :  –
  • Kabupaten Nunukan :  –
  • Kabupaten Malinau :  –
  • Kabupate Tana Tidung :  –

 

TAHUN 2019

Bantuan Keuangan Khusus

Total Bankeu khusus 2019            : Rp  57,105,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan  : Rp 15,954,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 13,728,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 15,558,000,000.00
  • Kabupaten Malinau  : Rp  8,139,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp 3,726,000,000.00

Bantuan Keuangan Umum

Total Bantuan Keuangan Umum  : Rp  67,850,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan : Rp 15,050,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp   7,500,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 15,000,000,000.00
  • Kabupaten Malinau : Rp 10,000,000,000.00
  • Kabupate Tana Tidung : Rp 20,300,000,000.00

 

REKAP TOTAL BANTUAN KEUANGAN 2015-2020

Total Bankeu Khusus 2015 – 2020              : Rp  480,415,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan                 : Rp 122,731,000,000.00
  • Kota Tarakan                : Rp 115,164,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan                : Rp 136,713,000,000.00
  • Kabupaten Malinau                 : Rp  79,035,000,000.00
  • Kabupaten Tana Tidung : Rp  26,772,000,000.00

Total Bankeu Umum 2015 – 2020              : Rp  640,850,000,000.00

  • Kabupaten Bulungan : Rp   68,050,000,000.00
  • Kota Tarakan : Rp 182,800,000,000.00
  • Kabupaten Nunukan : Rp 131,300,000,000.00
  • Kabupaten Malinau : Rp 211,830,000,000.00
  • Kabupate Tana Tidung : Rp 46,870,000,000.00

TOTAL BANTUAN KEUANGAN KE KABUPATEN/KOTA 2015 – 2020 sebesar Rp 1,121,265,000,000.00

 SUmber: BPKAD Provinsi Kaltara

 

 

 

 

 

Leave a Comment