KOLOM OPINI

Opini:Menakar Harga Suara Pemilih Di Kaltara (2)

Persoalannya, apakah dengan harga pasar elektoral 350ribu hingga 1 juta tersebut bakal  efektif menggoyang pilihan pemilih? Di sinilah letak masalahnya. Ternyata dinamika elektoral di lapangan sangat sulit diprediksi, apalagi terkait harga sebuah pilihan voter.

Transaksional vote buying  memang terjadi antara pemberi dan penerima. Ada uang dengan nilai  seperti yang disebutkan diberikan oleh si pemberi, dan si penerima menerima uang tersebut dari pemberi. Meski nilai transaksinya  tinggi sekalipun, pada kenyataannya tidak secara otomatis memobilisasi penerima untuk menentukan pilihannya. Artinya, seberapa pun besar harga suara yang  diberikan tim sukses dan diterima si pemilih ternyata belum tentu efektif untuk mempengaruhi pilihan pemilih kepada kandidat tertentu.

Tidak semua pemilih menganggap uang yang mereka terima sebagai sebuah ikatan atau tekanan. Ada pemilih yang menggangap uang pemberian  itu sebagai sebuah rezeki dalam suatu gelaran pemilu/pilkada yang mereka nilai  wajar untuk diterima, ada pemilih yang teguh dengan pilihannya (loyal voter) meski diberi uang oleh kandidat lain, serta ada pemilih galau (swing voter/floating voter) yang mudah berubah-ubah dalam pilihan, membuat pemberian uang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pilihan mereka.

Jika berbicara pemilih loyal, istilah inipun akan sangat sulit diterjemahkan dan konteks politik praktis. Loyalitas dalam politik itu bersifat kondisional, karena kesetiaan pada kandidat hakikatnya sangat dipengaruhi   beragam faktor yang dinamis, diantaranya kepentingan jangka pendek seperti insentif elektoral dan patron klien (jaringan personal) pemilih. Ketika kepentingan ini  bergeser dan tidak memenuhi ekpektasi pemilih maka mereka pun akan beralih pada pilihan lain. Lagipula, seandainya pun memang ada kelompok  pemilih loyal, diyakini jumlah elektoralnya  sangat kecil dan sedikit.

Demikan pula kelompok pemilih partisan atau basic voter, yakni  mereka yang berada dalam jaringan tim sukes dan relawan yang secara operasional dan teknis terlibat dalam pemenangan kandidat. Dalam praktiknya, kelompok ini sering menjadi bagian makelar suara dan distributor jual beli suara bagi seorang kandidat. Namun dalam beberapa kasus, mereka yang tidak difungsikan dan tidak menerima insentif atau kompensasi atas kerja dan dukungan mereka, lebih rentan untuk berpaling memilih kandidat yang lain pada hari pencoblosan.

Bagaimana dengan kelompok swing voter atau masa mengambang? Ternyata  menargetkan kelompok masa mengambang sebagai target distribusi uang vote buying memiliki resiko paling besar untuk gagal. Target politik suara kandidat sering kali meleset dan jatuh ke pilihan kandidat lain.

Konkritnya, dalam banyak kasus ada dua hal yang membuat  kandidat dilematis  dalam menentukan kelompok pemilih yang menjadi target vote buying-nya. Pertama, massa mengambang mengambil uang, pada kenyataannya  tidak mencoblos dirinya. Kedua, jika pemilih loyal tidak diikuti kepentingannya dan pemilih partisan tidak diberi uang dan kompensasi sebelum hari pencoblosan maka  kemungkinan besar  membelot ke kandidat lain.

Sehingga dalam praktikya kandidat merasa tidak punya pilihan, suka tidak suka harus menyasar semua kelompok pemilih tersebut. Faktor efektifitas dan tepat sasaran  pada akhirnya hanya menjadi ketidakpastian bagi kandidat, yang kemudian hanyut dalam    spekulasi dan perjudian semata.

Seringkali situasi ini dimanfaatkan oleh oknum tim sukses untuk mengeruk keuntungan finansial besar-besaran. Mereka mendorong si kandidat menggelontorkan dana besar alias habis-habisan. Padahal pada praktiknya, karena tidak adanya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban, membuat distribusi uang tidak sampai kepada pemilih dan banyak dikantongi oleh oknum tim sukses.

Oleh karena, dari pada kandidat terjebak pada ketidakpastian, spekulasi dan perjudian dalam kontestasi demokras yang terhormat ini, maka sebaiknyalah modus dan motivasi untuk melakukan money politik, khususnya strategi vote buying seharusnya ditinggalkan.

Selain tidak memberikan manfaat elektoral bagi siapapun, kejahatan money politik juga tidak sehat buat demokrasi kita dan  tidak  mendidik masyarakat  kita menjadi cerdas dan educated dalam berpolitik.

Harapan dan keinginan masyarakat memperoleh  imbalan dan hadiah dalam pilkada memang sebuah realita kehidupaan demokrasi  hari ini. Tapi tidak semua yang terjadi di  masyarakat harus difasilitasi,   diikuti dan dituruti. Disinilah peran politisi, bagaimana bisa mengedukasi para pemilih untuk  lebih mandiri dan menghargai hak demokrasi mereka.

Masyarakat harus diberi kesadaran dan pemahaman yang utuh dan hakiki bahwa praktik politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin tidak mencintai rakyat, korup dan pada akhirnya akan menyengsarakan rakyatnya sendiri.(selesai).

Oleh: Bustomy, M.IKom

 

 

Leave a Comment