KOLOM OPINI

Opini: Menakar Harga Suara Pemilih Di Kaltara (1)

Dalam suatu forum FGD-WK alias fokus grup diskusi warung kopi, saya iseng–iseng menanyai beberapa kawan soal harga yang pantas jika suara mereka harus dibayar untuk memilih Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara, 9 Desember 2020 mendatang.

Jawaban mereka pun beragam, ada yang memasang harga 5 juta dengan janji akan menjadi pemilih paling militan, ada yang menyebut 10 juta plus bukti foto coblosan dalam bilik suara, bahkan lebih ekstrim ada yang mematok 35 juta dengan bonus tambahan suara 2 istri dan 4 anak-anaknya.

Semua jawaban itu tidaklah serius, hanya sebuah candaan warung kopi. Apalagi secara political atitude dan Identifikasi partisipasi mereka bukan termasuk orang yang menjadi sasaran pialang atau makelar jual beli suara pilkada.

Paling tidak dari jawaban mereka dapat diketahui bahwa praktik klientelisme atau money politic sesuatu yang lazim dan telah menjadi rahasia umum.

Jadi, sebenarnya berapa sih harga setiap suara pemilih jika praktik jual beli suara itu terjadi pada Pilgub Kaltara 2020? Sebuah harga standar pasaran dianggap dapat mempengaruhi partsipasi pemilih dan pilihan pemilih.

Hingga kini belum ada survei, riset dan referensi ilmiah yang secara tegas mengkaji dan menjawab pertanyaan ini. Tetapi, saya rasa kita semua sepakat bahwa praktik money politic ini lazim terjadi di setiap Pemilu dan Pilkada, dan kemungkinan besar bakal digunakan beberapa pihak pada Pilkada Kaltara, termasuk Pilgub Kaltara 2020. Aturan tentang larangan money politic pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebenarnya dapat dibaca dan diartikan bahwa money politic atau vote buying merupakan persoalan serius dalam kontestasi demokrasi kita selama ini.

Meskipun kedua UU menyebut dan mengatur adanya ancaman hukuman penjara dan gugurnya paslon yang melakukan money politic, namun pada kenyataan praktik bagi-bagi amplop ini sangat sulit dibuktikan, minim laporan, dan sangat sulit dihilangkan.

Para pelaku yang terlibat, baik pemberi maupun penerima menyadari bahwa praktik ini melanggar aturan, dan bakal menimbulkan konsekuensi hukum bila tertangkap, maka itu mulai dari perencanaan hingga manuver operasional mereka lakukan secara senyap dan sangat tertutup.

Memang dalam beberapa kasus kecil, pelakunya ada yang tertangkap tangan dan diproses hukum, tetapi hasil akhirnya sering kali putus dan berhenti hanya pada level bawah saja, sedangkan aktor politik, cukong dan makelarnya tidak pernah tersentuh.

Akibatnya, praktik jual beli suara, sama halnya seperti mahar politik, selalu menjadi misteri dan teka-teki dalam potret gelap pemilu dan pilkada kita.

Apalagi dengan kondisi pandemi seperti saat ini, semakin membuka cela dan pintu praktik senyap praktik vote buying pada pilkada kali ini. Tidak saja situasi itu secara operasional mendukung kerja tim pencari rente, namun persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat membuat mereka akan menjadi mata duitan dan haus imbalan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, dalam diskusi virtual ‘Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun?’, Kamis (2/7) mewanti wanti maraknya vote buying pada pilkada tahun ini. Ia mengatakan kondisi ekonomi yang kurang baik saat pandemi memiliki relasi terhadap praktik politik uang.

Hasil penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) pada Januari-Maret 2020, menemukan bahwa toleransi masyarakat terhadap money politic cukup tinggi. Dari 440 responden, 60 persen mengaku bersedia jika hak suaranya dibeli peserta pilkada dengan nominal tertentu.

Penelitian ini dilakukan pada masing-masing satu daerah di Pulau Sumatera, di Jawa, dan di Pulau Kalimantan yang akan melaksanakan Pilkada 2020, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,47 persen.

Disebutkan, ada tiga alasan masyarakat mau menerima politik uang, yakni mereka menganggap hal itu sebagai rezeki yang tidak bisa ditolak (35-46%), mereka menyebut uang itu sebagai kompensasi karena pada hari pencoblosan pemilih tidak bekerja (25-30%), dan mereka mengaku menerima uang tersebut untuk menambah kebutuhan sehari-hari (25-30%).

Yang sangat mengagetkan dari hasil penelitian ini adalah soal kisaran harga suara yang menurut saya sangat murah. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, besaran uang vote buying berkisar antara Rp 51 ribu sampai Rp 100 ribu. Sedangkan, di Pulau Jawa responden memilih menerima uang lebih dari Rp 100 ribu.

Peneliti senior SPD, Dian Permata mengatakan ternyata dengan harga suara semurah itu, efektifitas vote buying atau pengaruh terhadap pilihan ini lumayan tinggi. Di Sumatera ditemukan angka sebesar 57 persen, Kalimantan 60 persen, dan di Jawa 50 persen. Artinya dengan dibayar 51 ribu hingga 100 Ribu, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bersedia diarahkan memilih paslon atau kandidat tertentu.

Kita mesti prihatin jika hasil penelitian ini benar-benar menggambarkan keadaan konkrit masyarakat kita, terlepas soal metode, jumlah sampel dan hasil penelitian yang telah dilakukan SPD.

Bisa dibayangkan, betapa rendahnya harga suara, hak demokrasi dan hak masyarakat kita dalam menentukan pemimpin mereka. Hal ini bisa saja disebabkan kondisi masyarakat yang terpaksa atau tergoda sehingga menggadaikan suaranya untuk kandidat yang sebenarnya tidak menghargai dirinya. Disisi lain, mungkin saja ini terjadi karena kepiawaian dan kemampuan kandidat/paslon dan tim suksesnya yang bisa menekan masyarakat untuk menjual suara dengan harga murah.

Pada ujungnya, realitas ini semakin menegaskan besarnya kerugian masyarakat dan negara dalam setiap penyelenggaraan kontestasi demokrasi di negeri ini. Masyarakat dan negara tidak saja rugi secara materil dan finansial, tetapi rugi secara idil dan moral sebagai sebuah bangsa yang besar.

Kembali kepada persoalan harga suara, apakah besaran harga hasil survei itu mencerminkan harga suara pemilih di Kaltara? Mungkin, sebagian besar dari kita ragu bahwa harga sebesar itu seperti yang disebutkan dalam survei SPD bisa membeli suara warga pemilih kita di Kaltara.

Ini bukan soal bersyukur atau tidak, melainkan soal kesesuaian ukuran kebutuhan. Meski secara matematis tidak bisa diukur, tapi harga entitas seringkali menentukan. Bagi warga Kaltara, bisa saja harga 51 ribu hingga 100 ribu dianggap merendahkan dan suatu penghinaan. Mungkin saja yang menerima tidak terima, kemudian marah-marah karena harga terlalu murah. Ujung-ujungnya, bukan suara dukungan yang didapat, malah suara makian dan sumpah serapah plus tendangan yang didapat oleh kandidat dan tim suksesnya.

Wawancara dan diskusi yang saya lakukan dengan beberapa informan, baik orang yang pernah menjadi tim sukses (pemberi) dan beberapa masyarakat yang pernah menerima imbalan atas suara pilihan mereka di beberapa wilayah Kaltara, menegaskan keraguan soal harga suara itu.

Analisis dari keterangan beberapa informan menunjukkan bahwa harga suara untuk pemilih di Kaltara berada dalam rating harga yang cukup tinggi, jauh dari harga yang disebutkan dalam hasil survei SPD.

Meski tidak merata dan variatif untuk setiap daerah. Tapi rentang harga suara itu berkisaran antara 350ribu hingga 1 juta. Ada logika pasaran yang digunakan oleh tim sukses “ Semakin sedikit penduduk di suatu wilayah (Kabupaten/kota) maka semakin tinggi harga suaranya”. Saya tidak ingin membahas lebih jauh soal hubungan harga yang tinggi dengan teori ekonomi supply and demand, harapan dan kenyataan, tawaran dan kebutuhan. Yang ingin saya persoalkan, apakah kisaran harga tersebut bisa menggoyang pilihan pemilih? Dan pemilih seperti apa yang efektif menjadi target vote buying di Kaltara? Bersambung.

Penulis : Bustomy, M.I.Kom

Leave a Comment