KALTARA

Apresiasi Pemda yang Sudah Cairkan Dana 100 Persen, Mendagri Optimis Pilkada di Kaltara Sukses

Mendagri M Tito Karnavian menyerahkan bantuan masker kepada Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie.

Sekaligus Ajang Adu Gagasan Para Kontestan Tangani Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya

TARAKAN, lintasbenuanta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan digelar di provinsi tersebut. Pasalnya, dari banyak daerah yang akan menggelar pemilihan, Kaltara adalah salah satu provinsi yang telah mentransfer dana hibah pemilihan secara 100 persen ke penyelenggara pemilu. Dana hibah pemilihan itu sangat penting, untuk membantu penyelenggara menyelenggarakan tahapan pemilihan di tengah pandemik. Diperlukan untuk mengadakan alat pelindung diri bagi petugas pemilihan.

” Saya lebih kurang sudah muter hampir 10 lebih dari 10 provinsi ya, yang paling utama itu adalah kesiapan anggaran untuk KPU dan Bawaslu di daerah, supaya mereka bisa bekerja baik dari APBD maupun dari APBN karena nanti ada penambahan TPS dan ada alat perlidungan pembelian alat perlindungan Covid-19 untuk penyelenggara baik KPU, Bawaslu aparat keamanan serta untuk pemilih nantinya. jujur saya katakan bahwa satu-satunya provinsi yang sudah memberikan 100 persen anggaran Untuk KPU, Bawaslu di daerah itu hanya Kaltara,” kata Mendagri saat jumpa pers usai menghadiri kegiatan acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak tahun 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, di Tarakan, Kaltara, Jumat (17/7/2020).

Mendagri pun merasa perlu mengucapkan terimakasih kepada para kepala daerah di Kaltara, karena telah menunaikan komitmennya mencairkan anggaran pemilihan untuk penyelenggara. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi KPU dan Bawaslu di Kaltara untuk tidak bekerja karena anggaran sudah ada.

Mendagri juga mewanti-wanti agar ajang Pilkada ini tidak menjadi media penyebaran Covid-19. Caranya patuhi aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan yang telah dibuat oleh KPU. Misalnya, tidak ada arak-arakan atau tidak ada konvoi dalam kampanye. Kemudian dalam rapat terbatas, diatur sedemikian jumlah orang yang hadir. Kalau melanggar, Bawaslu bisa menyemprit dan memberikan sanksi.

” Kemudian juga diatur waktu pemungutan suara, jam-jamnya diatur ya. Berikutnya wajib memakai masker dan perlindungan lainnya bagi para petugas dan nanti disiapkan untuk para pemilih, termasuk pakaian lengkap perlindungan untuk pemilih calon pemilih yang positif, ini juga penting. Positif Covid-19 maksud saya, ” ujarnya.

Tito juga kembali menekankan tema dalam Pilkada yang perlu diangkat ramai-ramai, termasuk oleh masyarakat Kaltara. Tema pilkada itu harus dikaitkan dengan Covid-19. Temanya peran calon kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Pilkada di tengah pandemi ini juga diharapkan menjadi ajang adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid dan dampak sosial ekonominya. Sehingga akan melahirkan gerakan masif di semua daerah untuk menekan laju menangani dan mengendalikan Covid-19.

” Jadi bukan bagian yang terpisahkan dari Pilkada, dia menjadi tema utama malah. Nah yang kedua, petugas-petugas yang penyelenggara dan kontestan ini harus menjadi agen-agen untuk menekan dan mengendalikan Covid-19, melalui misalnya kontestan alat peraganya bagi masker, bagi masker ada tulisan pilih nomor sekian, wajahnya ada, sama seperti kaoslah, orang kaos ada nomor sekian, wajahnya yang mau dipilh siapa, ini masker. Otomatis masyarakat akan menerima masker kainnya, hand sanitizer dengan stiker dan gambar calon kepala daerah misalnya, itu saya minta kepada KPU untuk bisa diatur, sehingga terjadi gerakan masif pakai masker dan cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer,” tutur Mendagri.

Dengan begitu, , kata dia, Pilkada ini menjadi momentum menekan laju penyebaran Covid-19. Pilkada serentak juga bisa menjadi stimulus ekonomi. Karena nanti ada anggaran dari APBD yang keluar untuk penyelenggara. Juga ada insentif untuk penyelenggara. Maka bisa dikatakan juga pilkada serentak ini menjadi program padat karya.

” Kemudian nanti ada dukungan dari APBN, nanti kontestan pun akan keluar anggaran itu untuk alat peraga, tim sukses, untuk kampanye dan lain-lain. Bayangkan kalau ada 270 daerah kali 2 calon saja ada 540 calon. Kalau dia (calon) keluar 10 milyar saja berarti sekitar 5,4 triliun uang yang mengalir ke masyarakat. Sehingga ini bisa membangkitkan ekonomi di tingkat bawah,” katanya.

Melihat perkembangan persiapan pilkada serentak di Kaltara, Mendagri optimistis pesta demokrasi di provinsi paling muda di Indonesia ini akan berjalan lancar. Sebab anggarannya sudah ada. Dan, kembali Menteri Tito menekankan agar ajang pilkada ini menjadi satu paket dengan penanganan penyebaran Covid-19. Baik dari sisi tema maupun dari sisi gerakannya.

” KPU sudah membuat gerakan besok akan melaunching gerakan namanya pilkada sebagai gerakan perlawanan Covid-19 dan semua petugas penyelenggara menjadi agen perlawanan Covid-19. Itu luar biasa, sebab jumlah petugas pemilihan jumlahnya 3,5 juta orang. Mudah-mudahan dengan adanya langkah-langkah agenda pilkada bisa selesai dengan sukses, dan terpilih pemimpin yang baik, yang legitimasi kuat, yang mampu menangani krisis di daerah masing-masing. Mampu menangani krisis akibat pandemik Covid-19 dan dampak ekonominya dan disisi lain kita bisa membuat pilkada ini menjadi stimulan untuk membangkitkan ekonomi, ” ujarnya.

Mendagri juga sempat menanggapi pertanyaan wartawan soal kemungkinan terjadinya masa darurat pada bulan Mei atau September. Menurut Mendagri, baik pemerintah, DPR dan penyelenggara belum membicarakan secara spesifik seperti apa parameter dari keadaan kedaruratan yang sudah tidak terkendali itu. Itu tentunya memerlukan diskusi dengan DPR dan penyelenggara. Dan juga perlu dikonsultasikan dengan pihak Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes.

” Apakah di daerah tertentu atau di daerah secara keseluruh tidak terkendali, tapi sebagai gambaran ya di Korsel itu pemilu terjadi di puncak pandemi. Korsel tetap laksanakan. Mengenai daerah rawan Covid itu kita tidak bisa menjadi ukuran sekarang ini karena itu sangat dinamis. Ada spesifikasi daerah mulai dari hijau, kuning, oranye, merah, bisa saja nanti yang merah menjadi orange atau menjadi kuning atau mugkin hijau dibulan Desember nanti. Yang sekarang menjadi hijau bisa saja menjadi merah, sangat dinamis jadi tidak bisa dijadikan ukuran, ” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan daerah yang dianggap rawan konflik, lanjut Mendagri, untuk sementara masih di daerah Papua. Kalau kaltara tidak masuk daerah rawan konflik. Mendagri yakin pihak keamanan di Kaltara seperti Polda dan TNI siap mengamankan. Apalagi di Kaltara sudah ada Polda. Sudah ada Korem. Kekuatan aparat keamanan sudah memadai.

” Makanya naikkan isunya naikkan penanganan Covid, sehingga isu-isu primordial, kesukuan, kekerabatan, kmudian agama, ras menjadi berkurang, orang melihat adu gagasan yang postif. Ini ini tugasnya media mengabarkan itu,” katanya. (puspen kemendagri)

Leave a Comment