KALTARA

Jumpa Kepala BKPM RI, Gubernur Minta Dukungan Percepatan Investasi di Kaltara

PROYEK STRATEGIS : Gubernur Kaltara Dr H Irianto didampingi beberapa kepala OPD bertemu dan berdiskusi dengan Kepala BKPM RI, Bapak Bahlil Lahadalia, terkait upaya merealisasikan rencana investasi proyek-proyek strategis di Kaltara, Kamis (25/6/2020).

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Jemput, Dampingi dan Layani. Tiga kata ini yang menjadi jargon utama dalam mendorong percepatan investasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Tak sekedar jargon atau kata-kata saja, pelayanan tersebut merupakan bentuk keseriusan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan jajarannya dalam menyambut investasi.

Salah satu implementasinya, tidak hanya melakukan pendekatan kepada para investor, Gubernur juga melakukan langsung koordinasi dan komunikasi dengan Pusat. Salah satunya yang dilakukan pada Kamis (25/06) lalu. Didampingi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Irianto bertemu langsung dengan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia di Gedung BKPM Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“Alhamdulillah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegah penularan Covid-19, didampingi beberapa kepala OPD saya bertemu dengan kepada BKPM RI, Bapak Bahlil Lahadalia. Banyak yang kita diskusikan, terutama terkait upaya merealisasikan rencana investasi proyek-proyek strategis yang ada di Kaltara,” ujar Gubernur.

Irianto menjelaskan, dalam pertemuanya dengan kepala BKPM RI, banyak membahas hal-hal terkait investasi dan beberapa regulasi baru akan perkembangan terakhir kondisi iklim investasi di Kaltara, khususnya terkait perizinan di daerah. Dirinya juga secara langsung meminta dukungan untuk percepatan investasi akan rencana proyek-proyek strategis di Kaltara. Salah satunya terkait rencana investasi pembangunan industri methanol di Pulau Bunyu.

Di depan Kepala BKPM, Gubernur menyampaikan perkembangan fasilitasi yang telah dilakukan dalam hambatan investasi pembangunan industri methanol di Pulau Bunyu, Bulungan, antara PT KMJ (Karya Mineral Jaya) dengan  PT Pertamina. “Untuk hal ini saya juga sudah meminta bantuan kepada Kepala BKPM untuk ikut membantu mengkomunikasikanya di tingkat pusat. Ini mengingat dampak ekonomi uang sangat signifikan dari rencana investasi sebesar USD 700 juta. Dan penyerapan tenaga kerja bisa segera dilakukan oleh PT KMJ, mengingat seluruh proses perizinan telah mereka dapatkan baik didaerah maupun dipusat,” katanya.

Selain itu, terkait perkembangan rencanan pembangunan Pembangkit Listik Tenaga Air (PLTA) oleh PT KHE. Di mana pada saat ini sudah mendapatkan persetujuan prinsip dari Pemprov Kaltara, sebagai salah satu syarat mendapatkan rekomendasi dari komisi keamanan bendungan di Kementerian-PUPR. Disampaikan juga terkait perubahan fungsi kawasan hutan Provinsi Kaltara yang telah mengajukan penambahan luas lahan untuk pertanian pangan yang sedang di ajukan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia sendiri mengaku bahwa dirinya tidak asing dengan Kaltara. Beliau pernah berkunjunga ke provinsi termuda di Indonesia ini untuk melaksanakan sejumlaj agenda. Salah satunya melantik pengurus HIMPI Kaltara dan melakukan training nonformal kepada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Secepatnya BKMP memfasilitasi terhadap hambatan yang terjadi pada rencana investasi pembangunan industri methanol antara PT KMJ dan PT Pertamina. Segera kita akan memanggilkan pihak-pihak yang terkait, untuk selanjutnya dibicarakan secata teknis dengan Menteri BUMN,” ungkap Bahlil.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta kepada Balil Lahadalia untuk memberikan perlakukan khusus kepada Provinsi Kaltara sebagai provinsi termuda untuk mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan bagi staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara guna meningkatkan kemampuan kinerja. Selanjutnya, Kaltara akan membuat laporan ringkat tentang rencana investasi kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait. Nantinya diharapkan dapat difasilitasi oleh BKPM dalam pembahasannya di tingkat pusat.(humas)

Leave a Comment