KALTARA

Biaya Rapid Tes Hanya Berdasar SE, Ombudsman Surati Walikota Tarakan

Kepala Ombudsman RI Kaltara Ibramsyah Amiruddin menyaksikan pengembalian dana rapid test sebelum penetapan tarif di Bulungan.

Apresiasi Gugus Tugas Bulungan yang Kembalikan Biaya Rapid Test

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amiruddin mengungkapkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan kepala daerah tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menetapkan biaya rapid test. Apalagi jika nilainya sampai tinggi, di luar kewajaran.

Meski rapid test didapatkan Rumah Sakit dari membeli dan diberikan kepada masyarakat dengan tarif tertentu, ditegaskan Ibramsyah tetap harus ada aturan. Misalnya harga rapid test berapa, jasa dokter, rumah sakit hingga retribusi berapa harus disebutkan dalam aturan tersebut.

“Kalau Tarakan misalnya ada surat edaran, perlu diketahui surat edaran itu bukan menjadi dasar hukum untuk menetapkan tarif dan biaya. Edaran itu merupakan bentuk himbauan,” katanya.

Terkait dengan di Tarakan yang sebelumnya sempat menerapkan tarif rapid test Rp  juta lebih, Ibramsyah mengaku, sudah bersurat ke Pemkot Tarakan maupun Gugus Tugas Penanganan Covid-19, namun belum ada jawaban.

Dalam surat edaran Gugus Tugas ini pun didalamnya tidak menyebutkan berapa tarif rapid test, kemudian dasar hukum hingga rincian biaya rapid test. Sementara, rapid test ada yang dalam bentuk bantuan dan pengadaan sendiri dari rumah sakit.

Ibramsyah menegaskan, untuk rapid test dari bantuan harus diberikan gratis ke masyarakat. Meskipun rapid test dari pengadaan bisa ditarik biaya dari masyarakat, tetap harus berdasarkan aturan yang jelas.

“Kita sudah menyurati wali kota minggu lalu, menanyakan dasar hukumnya. Kalau sekarang ya tidak papa, tapi yang dulu itu kita tanyakan kan tidak ada dasar hukumnya. Sampai sekarang belum ada jawaban dari pak walikota, kita tunggu,” ungkap Ibramsyah.

Sementara itu, ORI kata Ibramsyah mengapreasi Pemkab Bulungan melalui Gugus Tugasnya yang pada Senin (22/6) kemarin melakukan pengembalian dana Rp20 juta kepada masyarakat yang melakukan rapid test Rp1 juta per orang, sebelum SK Direktur RSUD Tanjung Selor terbit.

Amiruddin menuturkan, sebelum ini Pemkab Bulungan memang menetapkan tarif Rp1 juta untuk rapid test, hanya berdasarkan surat edaran dari Bupati Bulungan, Sudjati. “Saya bilang ke Kepala Dinkes Bulungan, Mei lalu sudah terima belum duitnya. Jangan dimasukkan ke kas negara. Karena tidak ada dasar hukumnya, tahan saja dulu. Nanti, dikembalikan ke yang bersangkutan. Makanya kita menyaksikan pengembalian ini,”  kata Ibramsyah.

Diakuinya, Ombudsman lebih banyak pencegahan daripada penindakan. Respons baik dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bulungan, menarik uang dari masyarakat harus memiliki aturan jelas. Pengembalian dana Rp20 juta ini dari Bendahara Dinkes Bulungan kepada pemohon rapid test, berdasarkan alamat dan identitas pemohon.

“Pada saat menarik itu kan, tidak ada aturan menetapkan tarif. Kita harapkan daerah lain bisa seperti Bulungan. Kalau sekarang ini ada aturan ya silahkan, tapi sebelum itu ya harus dikembalikan. Ini kita masih pencegahan, artinya memang ada indikasi pungli. Kami juga akan cek ke Kabupaten Kota nanti, aturannya mana,” pungkasnya. (lb-1)

Leave a Comment