KALTARA

Lewat LPDB, Pelaku UMKM Bisa Dapat Bantuan Permodalan

Perjanjian Kerjasama Pemprov Kaltara dengan LPDB-KUMKM, terkait pemberian dana bergulir.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Selain terhadap pelaku industri kecil dan menengah (IKM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga berkomitmen untuk mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltara. Salah satunya terkait bantuan permodalan.

Beberaap tahun lalu, Pemprov Kaltara, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kaltara telah menandatangani Perjanjian kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, mengenai penyaluran dana bergulir. Nilainya cukup besar, sebesar Rp 100 miliar untuk pelaku UMKM dan koperasi di Kaltara.

Namun sayang, dalam implementasinya masih belum banyak pelakukan UMKM dan Koperasi yang bisa memanfaatkannya. Beberapa di antaranya juga diketahui tidak memenuhi persyaratan untuk bisa memperoleh bantuan permodalan tersebut.

Beberapa persyaratan yang dinilai, antara lain jumlah omset pelaku usaha per hari, dan aset yang dimilikinya. “Jika layak, maka langsung diproses. Tapi kebanyakan masih belum memenuhi syarat, sehingga belum bisa diberikan bantuan melalui LPDB itu,” kata Hartono, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara.

Hartono menjelaskan, penyaluran dana bergulir sebesar Rp 100 miliar untuk pelaku UMKM dan koperasi di Kaltara ini, masih bisa direalisasikan tahun ini. Meski penandatangannya telah dilakukan pada 2018 lalu. “Kalau kurang bisa ditambah lagi. Untuk itu, kami berharap para pelaku usaha bisa memanfaatkan peluang ini. Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan agar bisa memperoleh bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya,” kata Hartono lagi.

Disebutkan, jika dana berglir ini dapat terealisasi, selanjutnya bisa dilakukan penambahan dana. Namun dengan catatan pelaku usaha tidak boleh macet. “Pelaku usaha harus membuat laporan, mulai dari C1 (ke Pemerintah kabupaten/kota). Atau ke C-2, lapornya ke Provinsi dan C3 laporannya ke pusat secara berjenjang. Sekalipun usaha kecil, tetap melaporkan setiap perkembangannya yang biasanya dilakukan,” urainya.

Unutk diketahui, besaran pinjaman modal relative sesuai dengan jenis kapasitas usaha pemohon. Dengan kisaran puluhan juta hingga Rp 10 miliar, yang meliputi Usaha kecil di bawah Rp 250 juta, dan pelaku usaha menengah bisa mengajukan pinjamaan sebesar hingga Rp 10 miliar.

“Untuk tahun 2020, kami belum dapat informasi dari LPDB. Namun dasarnya pengajuan proposal dana bergulir dipersilahkan saja mengajukan. Insha Allah bulan depan kami akan laksanakan sosialisasi dan Bimtek LPDB,” pungkasnya. (humas)

Leave a Comment