NASIONAL POLITIK & PEMERINTAHAN

Mantan Koruptor Boleh Mencalonkan Kepala Daerah

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU), tentang Pencalonan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dalam PKPU itu, mantan terpidana korupsi tidak dilarang maju dalam pesta demokrasi tahun depan. Di sisi lain, KPU melarang eks narapidana (Napi) bandar Narkoba dan kejahatan seksual untuk mencalonkan sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Aturan tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Diketahui, PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019 lalu.

PKPU yang dikeluarkan tersebut, seperti dibeberkan oleh Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami, akan dijalankan oleh seluruh penyelenggara di tingkat daerah, tidak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara). Yang mana, pada kontestasi politik nanti, terdapat 5 daerah yang ikut pemilihan serentak. Yakni, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bulungan, Pilbup Malinau, Pilbup Nunukan dan Pilbup Tana Tidung.

Kaitannya dengan PKPU tersebut, Suryanata menyebutkan terkait tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi dalam Pasal 4 ayat (H). Dibunyikan dalam ayat tersebut, ‘bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak. “Pada pasal 4 itu, yang dilarang mencalonkan adalah eks narapidana (napi) bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak,” sebutnya.

Adapun untuk mantan napi korupsi, yang diketahui sejauh ini sudah diperjuangkan KPU RI, namun terkendala undang-undang. Diterangkan Suryanata Al-Islami yang didampingi Komisioner KPU Kaltara Divisi Teknis Teguh Dwi Subagyo, bahwa KPU sudah memasukan norma larangan mantan koruptor tersebut. Namun dalam pembahasan forum RDP (rapat dengan pendapat) dengan DPR RI, dengan Pemerintah ada Kemenkumham ada Kemendagri, hal itu ternyata tidak tertuang dalam undang-undang.

“Sehingga tak ada alasan KPU memasukkan itu (larangan mantan napi korupsi). Tapi desakan dari berbagai pihak, akhirnya menjadi konsensus bersama, dimasukan afirmatif action atau fakta integritas yang dibuat partai politik dan persorangan, yakni mengutamakan bukan mantan terpinda korupsi. Ini beban moral orang atau partai yang mengusung kategori itu. Artinya KPU hanya bisa sampaikan imbauan,” ungkapnya.

Berbeda halnya dengan mantan napi bandar narkoba dengan kejahatan seksual terhadap anak, jelas dilarang. Selain itu, poin lain di Pasal 4 ayat (j) berbunyi ‘tidak pernah melakukan perbuatan tercela’. Artinya, bakal calon harus dinyatakan ‘bersih’ dari perbuatan tercela yang dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan lembaga berwenang.

“Tentunya bukti tidak melakukan perbuatan tercela berdasarkan SKCK (surat keterangan berkelakuan baik). Artinya selain dua jenis napi (bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak), kita tidak batasi. Jadi kalau mantan terpidana lain, boleh mencalonkan. Syaratnya menyerahkan surat putusan pengadilannya, artinya kategorinya (jenis kejahatan) apa saja ketahuan. Kemudian surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa dia sudah lakukan publikasi sekaligus dengan materi publikasi (berita), serta surat keterangan dari LP (lembaga permasyarakatan) bahwa sudah selesai lalui proses pidananya,” beber Teguh. (*)

Leave a Comment