KALTARA

Meningkat Rp 566 Miliar, Kaltara Terima TKDD 2020 Rp 7,148 Triliun

TRANSFER KE DAERAH : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima Buku TKDD TA 2020 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

JAKARTA, lintasbenuanta.com – Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 bagi seluruh daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp 7,148 triliun. Nilai ini meningkat kurang lebih Rp 566 miliar, dibandingkan TKDD tahun 2019, sebesar Rp 6,582 triliun.

Dari total dana transfer tersebut, untuk Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri, tercatat sebesar Rp 1,982 triliun. Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie usai menerima Buku TKDD Tahun Anggaran 2020 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

“Alhamdulillah, TKDD untuk seluruh daerah di Kaltara, pada tahun depan mengalami kenaikan dibanding 2019. Atas hal itu, atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta kabupaten dan kota di Kaltara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden dan jajaran kementeriannya,” urai Irianto.

Gubernur juga memastikan berupaya untuk memenuhi arahan Presiden pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan TKDD Tahun Anggaran 2020. Di antaranya, soal percepatan pelaksanaan pelelangan dan realisasi kegiatan tahun depan. “Presiden, dalam arahannya menegaskan bahwa untuk tahun depan, APBN dialokasikan sebesar Rp 909 triliun bagi kementerian dan lembaga, dan Rp 556 triliun untuk transfer ke daerah. Dari itu, setelah DIPA dan TKDD diserahkan, Presiden ingin melihat adanya perubahan cara bergerak dan mindset yang meninggalkan pola lama. Salah satunya, gerak cepat untuk melakukan belanja modal,” ucap Gubernur.

Selain itu, guna mengantisipasi terjadinya perlambatan ekonomi, Presiden meminta agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan lelang pada Januari 2020. “Jangan menunggu lagi, harus belanja secepat-cepatnya. Dan, jangan sampai terjadi seperti sebelumnya dimana pada November masih tersisa anggaran yang dalam proses e-Tendering. Dari itu, mulai Januari harus sudah belanja APBN,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Gubernur sebagaimana arahan Presiden agar tidak memprioritaskan pemenuhan target realisasi belanja, namun harus dapat dibuktikan dengan adanya barang yang bermanfaat bagi rakyat. “Presiden menginginkan agar masyarakat dapat merasakan apa yang dibelanjakan itu. Kualitas barang juga harus bagus, dan rakyat menikmati serta merasakan manfaat besar bagi kehidupannya,” jelas Irianto.

Dalam upaya melaksanakan setiap kegiatan tersebut, Presiden juga mengharapkan agar dilakukan dalam kerja tim yang melibatkan setiap unsur yang ada. Mulai pusat hingga ke daerah. Hal ini, dipastikan Irianto akan diterapkan di Kaltara. “Jangan sampai ada ego daerah, institusi atau sektoral sehingga hasilnya kelihatan dan bermanfaat. Dan, dalam tim tersebut akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Sesuai penegasan Presiden, semuanya menuju satu titik, dan akan mencapai trigger economy di daerah,” papar Gubernur.

Terakhir, setelah semua hal diatas berjalan baik, pemerintah di daerah juga dituntut untuk intens melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Pengembangan kualitas SDM ini, di Kaltara khususnya, akan dilakukan secara riil. Tak sekedar mengikuti pelatihan lalu mendapatkan sertifikat. Namun, akan benar-benar diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada secara kongkrit,” tutup Gubernur.(humas)

Leave a Comment