KALTARA

Meningkat Rp 566 Miliar, Kaltara Terima TKDD 2020 Rp 7,148 Triliun

JAKARTA, lintasbenuanta.com – Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), karena untuk tahun depan besaran Dana Desa mengalami kenaikan dibanding tahun ini. Di mana, sesuai data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total Dana Desa bagi 4 kabupaten di Kaltara pada tahun depan sebesar Rp 487,45 miliar. Rinciannya, untuk Kabupaten Bulungan yang memiliki 74 desa sebesar Rp 89.587.700.000, Kabupaten Malinau (109 desa) Rp 159.150.998.000; Kabupaten Nunukan (232 desa) Rp 196.259.693.000; dan Tana Tidung (32 desa) Rp 42.454.830.000.

“Tahun ini, Dana Desa yang dialokasikan bagi Kaltara sebesar Rp 463,2 miliar. Sementara tahun depan (2020), naik menjadi Rp 487,45 miliar. Ini sebuah kabar gembira, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan di Kaltara,” tutur Gubernur yang ditemui usai menerima Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019) lalu.

Selain itu, berdasarkan rincian TKDD 2020 bagi seluruh daerah di Kaltara, juga terpampang Bantuan Dana Kelurahan bagi 2 kabupaten dan 1 kota di Kaltara. Yakni, Kabupaten Bulungan yang dialokasikan sebesar Rp 2.562.000.000. Lalu,  Kabupaten Nunukan sebesar Rp 2.428.000.000; dan Kota Tarakan Rp 7 miliar.

“Bantuan dana kelurahan itu, termasuk dalam komponen DAU (Dana Alokasi Umum) Tambahan. DAU Tambahan sendiri, terdiri dari Bantuan Dana Kelurahan, Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Bantuan Pendanaan untuk Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucap Irianto.

Memetik pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani, Gubernur berharap agar Dana Desa yang disalurkan tahun depan dapat digunakan untuk memberdayakan desa dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Penggunaan DAU Tambahan, utamanya Bantuan Dana Kelurahan ditunjukkan pada 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana prasarana lainnya,” urai Gubernur.

Selain itu, DAU Tambahan juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

Sebagai informasi, Kemenkeu merilis bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, salah satu bagian pentingnya adalah TKDD, yang jumlahnya mencapai Rp 856,94 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp7 2,00 triliun.

Adapun transfer ke daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 117,58 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp 56,23 triliun DBH SDA sebesar Rp48,84 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp 12,50 triliun, adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di 2020.

Lalu, DAU sebesar Rp 427,09 triliun, termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 8,38 triliun. Juga terdapat Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp 72,25 triliun, yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 Bidang DAK Afirmasi.

Adapula DAK Nonfisik sebesar Rp 130,28 triliun, yang memiliki arah kebijakan baru yakni dengan menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 22,75 triliun.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 15,00 triliun, yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa sebesar Rp 72,00 triliun, yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Dana Desa dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. (humas)

Leave a Comment