KALTARA

Tangani Longsor, Gubernur Perintahkan Penggunaan Dana Tak Terduga

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, didampingi Walikota Tarakan dr H Khairul dan beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara saat meninjau lokasi longsor di Tarakan.

Perbaikan Jalan Bhayangkara Jadi Prioritas Pertama, TPU Sebengkok AL Prioritas Kedua

TARAKAN, lintasbenuanta.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie akan menggunakan dana tidak terduga guna penanganan bencana longsor di Kota Tarakan. Penggunaannya, dimungkinkan karena adanya kewenangan Gubernur untuk memerintahkan pemanfaatannya yang disertai pernyataan bukti bencana dari kepala daerah setempat. Demikian disampaikan Gubernur, usai melakukan tinjauan ke sejumlah lokasi bencana di Kota Tarakan, Jumat (5/4) siang.

Dana tidak terduga, pemanfaatannya akan berdasarkan prioritisasi. Prioritas pertama, kata Irianto, adalah untuk penanganan lokasi longsor terbesar yang berada di pertigaan Jalan Bhayangkara-Pasir Putih-Gunung Selatan. “Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan cepat, dan permanen jalan tersebut, akan tergerus terus oleh air hingga putus. Putusnya badan jalan, akan mengganggu aktivitas warga juga perusahaan yang memanfaatkan jalan tersebut,” ungkap Gubernur.

Prioritas kedua, yakni membenahi lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebengkok AL, Kelurahan Sebengkok yang terkena bencana longsor. Tingkat kerawanannya, selain tergerusnya tanah perkuburan, rumah warga yang ada di sekitar TPU juga bakal tertimbun apabila tidak segera ditangani. “Untuk penanganannya, mungkin bisa menggunakan dana sisa lelang dari penanganan badan Jalan Bhayangkara,” urai Irianto.

Sementara, prioritas ketiga adalah penanganan rumah warga di 6 Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Karang Anyar yang terdampak longsor. “Untuk bantuan penanganan longsor di 6 RT ini, bisa menggunakan dana yang tersedia di BPBD setempat atau Dinas Sosial (Dinsos). Lalu, untuk penataan drainasenya, nanti DPUPR-Perkim Kaltara. Selain itu, Pemprov juga akan coba mengusulkan bantuan rehab rumah bagi warga terdampak yang rumahnya hancur, hingga menjadi layak huni,” jelas Gubernur.

Satu hal turut menjadi perhatian Irianto, yakni soal regulasi pendirian bangunan di wilayah rawan bencana. Seperti, di pinggir sungai maupun bukit yang curam. “Sedianya, jauh hari sudah ada larangan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun rumah di wilayah seperti ini. Ancamannya jelas, longsor dan itu berbahaya bagi warga juga merugikan pelestarian alam,” papar Irianto.

Di tempat yang sama, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna mengungkapkan, penanganan lokasi longsor yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukan secara permanen dan darurat. “Penanganan daruratnya, dengan memperbaiki aliran air di lokasi bencana sehingga lebih lancar. Sementara penanganan permanennya, kami akan membuat saluran air baru yang mengalir langsung ke sungai. Ini akan dilakukan, apabila sudah dilakukan pembebasan pada rumah warga yang dilalui rencana saluran air tersebut. Utamanya, yang berada di sekitar Jalan Bhayangkara,” beber Suheriyatna.

DPUPR-Perkim Kaltara juga berencana memperbaiki dan memperlebar tikungan dan luas badan jalan tersebut. “Kondisi saat ini, sangat rawan kecelakaan,” ucapnya.

Untuk penanganan lokasi longsor TPU Sebengkok AL, DPUPR-Perkim menunggu hasil investigasi lanjutan dari tim lapangan. Terkait, struktur tanah, potensi pergerakan tanah dan lainnya. “Tanah disana labil, penanganannya tak bisa main-main karena ketinggiannya sekitar 5 meter. Jadi, harus dibuatkan dinding penahan. Kesulitannya, tidak ada bidang atau ruang untuk membuat dinding penahan yang lurus dan harus bersifat permanen dinding penahannya,” papar Suheriyatna.

Sementara untuk penangan rumah warga yang terkena longsoran, DPUPR-Perkim Kaltara akan bekerjasama dengan BPBD Provinsi Kaltara dan Tarakan dalam penanganannya. “Kami mengusulkan alokasi anggaran yang dibutuhkan ke pemerintah pusat atau APBN melalui BNPB. Usulannya, sekitar Rp 12 miliar, dan kini berproses. Selain itu, sesuai arahan Gubernur, penanganannya juga akan menggunakan dana sisa lelang untuk membangun drainase di titik longsor. Selain itu, Dishut Kaltara juga akan menyediakan bibit tanaman keras untuk revegetasi di lahan yang longsor. Dari DPUPR-Perkim, khususnya bidang perumahan, jika rumah warga harus direlokasi maka kami akan adakan secara swadaya di tempat lain yang lebih aman,” tutupnya.(humas)

Leave a Comment