KALTARA

Perusahaan RRT dan Indonesia Sepakati Pengerjaan 2 Proyek di Kaltara

Gubernur: Kontrak Kerja sama Dilakukan antar Perusahaan, Pemerintah Hanya Memfasilitasi

JAKARTA, lintasbenuanta.com – Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understand) dan kontrak kerja antar perusahaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia, atau dalam bentuk business to business (B to B) dilakukan di sela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Inisiative ke-2 di Beijing, China (RRT) pada 26-27 April lalu.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, dari sejumlah kesepakatan dan kontrak kerjasama B to B antara perusahaan China dan Indonesia, dua di antaranya akan dilakukan di Kaltara. Yaitu untuk proyek Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara. Salah satunya PLTA Kayan di Peso, Kabupaten Bulungan.

Dengan disaksikan langsung oleh pimpinan kedua negara, yakni dari Pemerintah Indonesia oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dari Pemerintah RRT oleh Wakil Perdana Menteri China, Zhang Gaoli, penandatanganan MoU dan kontrak kerja sama dilakukan pada Sabtu (27/04) lalu. Di antaranya MoU antara PT Adhidaya Suprakencana dengan China Gezhouba Group Co. Ltd untuk rencana pengelolaan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Selain itu, lanjut Irianto yang juga turut hadir menyaksikan, penandatanganan kontrak, framework agreement, berupa turn key contract dilakukan antara PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri dengan China Gezhouba Group Co. Ltd, untuk pembangunan PLTA di Kaltara. Di samping itu, juga ada Cooperation Agreement antara Kayan Hydro Energy-Sinohydro Corp. Ltd. Untuk proyek PLTA Kayan, dan Cooperation Agreement antara PT Indonesia Strategis Industri dengan Powerchina International Group Ltd untuk pembangunan KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi.

Untuk diketahui, turn key contract yang telah ditandatangani itu, bermakna suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal pihak kontraktor setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan.

Kesepakatan B to B antara perusahaan dari RRT dan Indonesia tersebut, ungkap Gubernur, telah mendapat dukungan dari NDRC (National Development and Reform Commission)—sebagai Bappenas-nya China, setelah sebelumnya melalui verifikasi yang Panjang. Utamanya terkait dukungan pembiayaan melalui bank BUMN Pemerintah China. “Kontrak kerjasama ini dilakukan antar perusahaan atau B to B, pemerintah dalam hal ini hanya memfasilitasi,” jelasnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, adanya kontrak kerja sama, yang merupakan bagian dari program One Belt One Road/Belt and Road Initiative (BRI) antara Pemerintah China dan Indonesia ini, merupakan perkembangan yang sangat maju untuk percepatan pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi yang terintegrasi dengan PLTA.

“Tentu ini sangat positif bagi Kaltara, dalam mewujudkan kawasan industri yang nantinya berdampak besar untuk kemajuan ekonomi di Kaltara. Seperti kita ketahui, jika kawasan industri ini terwujud, puluhan ribu tenaga kerja akan terserap. Tak hanya itu, ekonomi di wilayah sekitar juga akan tumbuh. Yang pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan PLTA, selain untuk memasok kawasan industri, dengan terbangunnya energi listrik yang besar, Kaltara tidak akan lagi kekurangan listrik, bahkan akan surplus sehingga bisa memasok listrik ke daerah lain, bahkan bisa ke negara tetangga,” ujar Irianto optimis.

Ditambahkan, selain pembangunan PLTA Kayan 1 dan 2 di Kabupaten Bulungan yang ditargetkan sudah dimulai tahun ini konstrusinya. Dari kerjasama B to B antara perusahaan China dan Indonesia itu, juga menyusul akan dibangun PLT di Kabupaten Malinau. Di mana saat ini sudah berproses selesai tahap izin dan tahap feasibility study (FS) dan penyusunan Amdal-nya.

“Untuk  KIPI, saat ini sudah dilakukan tahapan Integratite FS dan Amdal. Artinya, FS dan Amdal yang sudah ada, akan dibuatkan penyempurnaan melalui program dana bantuan dari pihak China yang diberikan kepada Kemenko Maritim, total semua kurang lebih Rp 200 miliar untuk seluruh Indonesia. Untuk Kaltara (penyempurnaan FS KIPI) dialokasikan sekitar Rp 40 miliar lebih,” jelasnya.

Sementara itu berkaitan dengan program BRI, seperti dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah telah menyiapkan empat koridor untuk proyek BRI yang diinisiasi oleh China. “Indonesia mengalokasikan empat koridor untuk proyek BRI. Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali,” kata Luhut.

Luhut yang juga menjadi pembicara pada Forum Tematik dalam KTT Belt and Road Inisiative di Beijing itu, mengatakan proyek-proyek BRI harus berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan. “Tolok ukur keberhasilannya adalah ketika ia dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang kerja lokal,” katanya.

Luhut menambahkan kerja sama ekonomi dengan luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari saat ini. “Tidak ada wilayah yang dapat bertahan dengan menutup perbatasannya dari perdagangan. Indonesia percaya pada keterbukaan, pragmatisme, dan inovasi,” ujarnya.

Di samping kerjasama B to B, di sela pertemuan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama peningkatan ekonomi kawasan, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dan Vice Chairman NDRC Ning Jizhe. (humas)

Leave a Comment