KALTARA

Insentif Guru Diberikan untuk yang Berijazah S1, Ini Pertimbangannya

BERBASIS ELEKTRONIK : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mensimulasikan penarikan insentif guru melalui Kartu ATM Guru dan Penyuluh Sejahtera, Kamis (4/4).

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ke Kabupaten/Kota, untuk pemberian insentif kepada para tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan tahun ini, mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dan perbaikan pada Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran Bankeu khusus. Di mana, kepada penerima diwajibkan sarjana S1 (strata 1) atau Diploma IV (D-IV). Apa petimbangannya?

“Ini merupakan kebijakan Pemprov Kaltara. Mendorong agar para guru berpendidikan minimal S1. Terkecuali, khusus untuk para guru di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), diberi kelonggaran minimal dalam proses penyelesaian S1,” kata Sigit Muryono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara.

Sigit menjelaskan, penyesuaian Juknis ini dilakukan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan pendukung, serta masukan masyarakat dan pemerintah. “Di dalam Juknis bagi penerima bankeu khusus dari Pemprov Kaltara, terdapat 3 kriteria pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima insentif melalui Bankeu ini. Yakni, kriteria pendidik pada satuan pendidikan formal, kriteria tenaga pendidik pada satuan pendidikan non formal, dan kriteria tenaga kependidikan,” terangnya.

Diuraikan, kriteria pendidik pada satuan pendidikan formal, terjadi penyesuaian pendidikan terakhir untuk guru SD/MI di daerah 3T yang minimal berijazah sarjana atau Diploma IV (D-IV), atau sedang menempuh pendidikan sarjana atau diploma bidang Pendidikan. Dengan catatan yang bersangkutan akan lulus paling lambat tahun 2021 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) terlegalisir. Hal serupa juga berlaku bagi para guru TK/RA/BA. “Sementara bagi guru SD/MI, SMP dan MTs yang (di luar daerah 3T) minimal berijazah sarjana atau D-IV,” papar Sigit.

Secara utuh, lanjutnya, Juknis baru ini berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan negeri dan swasta. mulai jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP, MTs dan jalur pendidikan non formal yakni PAUD yang diangkat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Guru PAUD penerima Bankeu tahun ini yakni guru Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis. Untuk tenaga kependidikan, yakni kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik,” ucap Sigit.

Untuk kriteria lainnya, terang Sidik lagi, yakni terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Education Management Information System (EMIS), masih aktif mengajar yang dibuktikan dengan surat keputusan (SK) tugas mengajar dari kepala sekolahnya, juga sekurang kurangnya telah mengabdi selama 3 tahun berturut-turut tanpa putus. “Untuk kriteria tenaga kependidikan, bagi kepala sekolah, pengawas penilik sekurang-kurangnya berijazah sarjana, memiliki SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, atau pengawas, dan penilik serta terdaftar di Dapodik atau EMIS,” urai Sigit.

Juknis ini, selanjutnya, akan digunakan oleh Disdikbud kabupaten kota se-Kaltara dalam memverifikasi, menyeleksi, serta menetapkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menerima insentif melalui Bankeu Pemprov Kaltara. “Guru yang menerima insentif melalui Bankeu itu, adalah untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS pada jenjang PAUD, TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs,” ujarnya.

Lebih jauh Sigit menyatakan, terkait banyaknya guru yang sudah S1 di Nunukan yang tidak menerima insentif ini,  besar kemungkinan karena akibat tidak dimasukkan datanya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. “Karena di dalam Juknis itu tertuang bahwa Disdikbud kabupaten kota se-Kaltara dalam memverifikasi, menyeleksi, serta menetapkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang menerima insentif melalui Bankeu Pemprov Kaltara,“ jelasnya.

Berdasarkan tarikan data Dapodik, disebutkan, bahwa data guru yang belum berpendidikan S1 tidak banyak. Karena  total guru yang belum S1 hanya sekitar 72 orang. Yakni untuk jenjang SD se kabupaten kota dengan kulifikasi ijazah SMA, D1, D2, D3, sebanyak 65 orang, untuk jenjang SMP hanya 4 orang, SMA sebanyak 3 orang, untuk jenjang SMK dengan kulifikasi ijazah SMA, D1, D2, D3 tidak ada yang belum S1. “Khusus untuk Nunukan yang belum S1 itu hanya 12 orang, Malinau sebanyak 29 orang, KTT sebanyak 8 orang, Bulungan sebanyak 23 orang. Kalau Tarakan semuanya sudah S1,” papar Sigit.

Ditambahkan Sigit, jika terdapat guru yang belum S1, Pemerintah Kabupaten setempat harus bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan atau menyekolahkan guru dimaksud menjadi berpendidikan S1. Hal ini Sesuai UU Sisdiknas dan PP 19 Tahun 2005, di mana, yang bertanggungjawab mestinya Kabupaten setempat untuk mensarjanakan para tenaga pendidiknya. “Seperti Kabupaten Malinau bagi guru yang belum S1 Pemerintah Daerahnya yang memberi insentif, untuk bisa menempuh Pendidikan S1,“ imbuhnya. (humas)

Leave a Comment