KALTARA

Lantik Walikota dan Wakil Walikota Tarakan, Gubernur Sampaikan 3 Pesan

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melantik dr H Khairul dan Effendi Djuprianto menjadi walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melantik dr Khairul dan Effendi Djuprianto sebagai walikota dan wakil walikota Tarakan masa jabatan 2019-2020 di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Jumat (1/3). Pasangan Khairul-Effendi yang terpilih melalui Pilkada langsung pada Juni 2018 lalu, menggantikan Sofian Raga dan Khaeruddin Arief Hidayat, pasangan walikota dan wakil walikota sebelumnya.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan walikota dan wakil walikota berlangsung khidmat dengan dihadiri para pejabat di lingkup Pemprov, Pemkot dan juga para bupati serta pimpinan DPRD se-Kaltara. Hadir juga sejumlah tokoh masyarakat di Kaltara.

“Secara pribadi, dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan selamat kepada Saudara dr Khairul dan Effendi Djuprianto yang baru  diambil sumpah,  dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Tarakan 2019-2024. Selamat juga kepada para keluarganya. Semoga bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Irianto.

“Penghargaan dan terima kasih, tak lupa saya sampaikan kepada Saudara Sopian Raga beserta istri dan juga Saudara Khairuddin Arief Hidayat, selaku walikota dan wakil walikota Tarakan 2014-2019. Semoga pengabdian dan jasa-jasanya menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT,” lanjutnya.

Kepada walikota dan wakil walikota yang baru dilantik, Gubernur menyampaikan beberapa pesan. Pertama, Irianto mengajak kepada walikota maupun wakilnya untuk meluruskan niat, sebelum memulai tugasnya. “Luruskan niat. Tanya pada diri kita, untuk apa menjadi walikota dan wakil walikota. Ini penting, segala sesuatu harus kita awali dengan niat yang baik. Dan sesuai dalam Agama, dengan niat yang baik, insya Allah apa yang kita kerjakan, yang kita inginkan akan berjalan dengan baik juga. Dan yang terpenting akan mendapatkan Rahmad dan Ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Pesan kedua, kata Irianto, kepala daerah wajib terus membaca berulang, dan memahami dengan sungguh-sungguh, semua peraturan dan perundang-undangan yang ada. “Jangan sampai kita melanggar sumpah yang sudah kita ucapkan. Karena sumpah ini tidak hanya disaksikan oleh kita yang hadir, tapi Allah SWT Maha Mendengar lagi  Maha Mengetahui,” kata Gubernur

Irianto juga berpesan, agar para pemimpin, termasuk walikota dan wakil walikota yang terpilih harus paham dan  banyak belajar, tentang  bagaimana menjalankan pemerintahan dan pembangunan. “Sebagai kepala daerah, termasuk walikota dan wakil walikota, juga wajib memahami tugas dan kewenangannya masing-masing,” ungkapnya.

Yang tak kalah pentingnya, Gubernur juga menyampaikan satu hal penting. Sebagai kepala daerah, tak terkecuali walikota dan wakil walikota, adalah milik seluruh masyarakat. Baik yang waktu pemilihan memilih atau bukan. Sehingga diharapkan, kepala daerah tidak membeda-bedakan masyarakatnya.

“Pun demikian kepada masyarakat, Kepala Daerah adalah pemimpin kita yang wajib dihormati, dan dipatuhi. Jaga kedamaian, ketertiban dan terus dukung gerak pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah melalui para pemimpinnya,” kata Gubernur lagi.

Tarakan, kata Gubernur, memiliki posisi strategis, sebagai pintu gerbang Kalimantan Utara. Diperlukan kerja keras, dalam menjalankan pembangunan. Gubernur yakin walikota dan wakil walikota Tarakan yang baru ini akan mampu menjalankan tugasnya untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tarakan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal tentang tugas dan kewenangan Gubernur selaku perwakilan Pemerintah di daerah. Dikatakannya, sesuai aturan perundang-undangan, gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan juga mengkoordinasi jajaran pemerintah daerah di bawahnya.

“Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga harus selalu bersinergi. Termasuk dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD yang disusun kabupaten/kota harus mengikuti provinsi. Begitu pun provinsi harus mengikuti pusat,” terangnya.

Berpatokan pada undang-undang, lanjut Gubernur, dipesankan kepada walikota dan wakil walikota yang baru dilantik, agar tidak melakukan mutasi atau pengangkatan maupun memberhentikan jabatan, sebelum minimal 6 bulan setelah dilantik. “Itu aturannya. Kalau dilanggar, berarti melanggar aturan. Dan bagi yang dilantik atau diberhentikan, berhak menuntut,” imbuh Gubernur.  (humas)

Leave a Comment