KALTARA

Prinsipil, Pemprov Dukung Percepatan DOB Kota Tanjung Selor

DUKUNGAN : Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kaltara, Sanusi berfoto bersama anggota DPRD Kaltara dan Presidium DOB Kota Tanjung Selor di Ruang Rapat Utama DPRD Kaltara, baru-baru ini.
DUKUNGAN : Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kaltara, Sanusi berfoto bersama anggota DPRD Kaltara dan Presidium DOB Kota Tanjung Selor di Ruang Rapat Utama DPRD Kaltara, baru-baru ini.

DUKUNGAN : Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kaltara, Sanusi berfoto bersama anggota DPRD Kaltara dan Presidium DOB Kota Tanjung Selor di Ruang Rapat Utama DPRD Kaltara, baru-baru ini.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) pada prinsipnya mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kaltara, Sanusi.

Memanifestasikan dukungan itu, Pemprov, kata Sanusi akan mengiring dan mengadvokasi langkah pihak terkait, utamanya Presidium DOB Kota Tanjung Selor untuk menggenapi sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk mewujudkan usulan ini. Di antara persyaratan yang perlu dilengkapi, satu yang krusial yakni pemekaran kecamatan di wilayah Kecamatan Tanjung Selor. “Kelengkapan persyaratan akan dilengkapi secepatnya. Dan, kami akan menggiring, mendampingi juga mengadvokasi agar ini terealisasi,” kata Sanusi.

Tindak lanjut lainnya, adalah membuat surat keputusan persetujuan Gubernur Kaltara atas pengusulan DOB Kota Tanjung Selor untuk diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Dr Ir H Irianto Lambrie menyebutkan, sebagai sebuah provinsi, Kaltara merupakan salah satu yang ibukotanya belum berbentuk kotamadya. Terhadap kondisi ini, Irianto menilai perlunya penyesuaian dengan regulasi yang berlaku. “Ini menjadi perhatian, dan terus dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait,” kata Irianto.

Berdasarkan informasi pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Kaltara dibentuk saat Undang-Undang (UU) Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah belum direvisi menjadi UU No. 23/2014. Dan, hal lainnya ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Pada PP tersebut, Pasal 12 ayat 1 dipaparkan bahwa lokasi calon ibukota ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Lalu, di ayat 2 pasal yang sama, dikatakan penetapan dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

Sementara pada Pasal 12 ayat 3 diungkapkan bahwa penetapan lokasi ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Dan di ayat selanjutnya, dipaparkan bahwa pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 tahun sejak dibentuknya kota.

Persoalan lainnya, saat ini Pemerintah Indonesia tengah memberlakukan moratorium pemekaran atau pembentukan DOB. Ditanya soal ini, Slamet Indarto, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penataan Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) menjelaskan, untuk mencabut moratorium itu, pengambil kebijakan perlu mendapatkan penjelasan yang komprehensif. “Harus ada surat resmi. Bila kaitannya dengan penataan daerah, maka harus ada dua PP yang ditetapkan. Pertama, PP soal penataan daerah, dan PP soal desain besar penataan daerah,” kata Slamet.

Kedua PP itu masih di tangan presiden, dan belum ditetapkan. “Alasan yang dikemukakan dalam sidang DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) 6 April 2016 dengan Pak Jusuf Kalla, Pemerintah Pusat masih kekurangan keuangan,” jelas Slamet.

Disebutkan Slamet, ada 5 provinsi yang ibukotanya belum berbentuk kotamadya. Selain Kaltara, ada Sulawesi Barat, Papua Barat dan lainnya. “Persoalan ini akan dilaporkan ke menteri terkait, utamanya lima wilayah yang belum ada wilayah kekhususan. Tapi yang jelas, perlu ada instrument berupa PP untuk menangguhkan moratorium itu,” urai Slamet. Sebagai informasi, Kemendagri sendiri menerima 237 usulan DOB, ditambah usulan DOB di era sebelum Presiden Joko Widodo memerintah sebanyak 90 usulan.(humas)

Leave a Comment