BULUNGAN

DPRD Bulungan Dukung Tambang Emas di Sekatak Dilegalkan

BISA DILEGALKAN: Lokasi tambang emas di Kalambakas, Sekatak, yang selama ini masih ilegal.
BISA DILEGALKAN: Lokasi tambang emas di Kalambakas, Sekatak, yang selama ini masih ilegal.

BISA DILEGALKAN: Lokasi tambang emas di Kalambakas, Sekatak, yang selama ini masih ilegal.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan mendukung jika pengelolaan tambang emas oleh masyarakat di daerah Kalambakas, Kecamatan Sekatak, Bulungan, lebih baik dilegalkan. Meski memberi dukungan, Ketua DPRD Bulungan Syarwani menegaskan, izin-izin yang dipersyaratkan tetap harus dipenuhi.

Menurut Syarwani, Kamis (4/5) lalu digelar pertemuan antara komisi I DPRD, bersama perwakilan masyarakat Sekatak dan pihak PT. Bulungan Surya Mas Pratama (PT. BSMP). Pada intinya, ada permintaan dari masyarakat Sekatak, agar bagaimana kegiatan pertambangan yang selama ini dilarang, bisa dilegalkan.

Dan secara aturan, kata dia, memang bisa dilegalkan. Yaitu berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara (Minerba), termasuk juga dengan turunannya, berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23, tahun 2010. Di mana, di situ disebutkan bahwa pertambangan rakyat memungkinkan bisa dilakukan. Meski demikian, tetap harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

“Intinya bagaimana supaya kegiatan-kegiatan pertambangan di sana (Sekatak) bisa memiliki legalitas dan payung hukum. Sehingga nanti masyakat bisa beraktivitas. Sebab dalam aturan itu, jelas disebutkan yang namanya pertambangan rakyat itu sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi tinggal penetapannya oleh kepala daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, yang perlu dilakukan adalah memenuhi perizinan sebagai legalitas tambang tersebut nantinya. Hanya saja, meski sangat memungkinkan, untuk perizinan sesuai ketentuan yang baru, bukan lagi oleh Pemerintah Kabupaten. Melainkan menjadi ranahnya Pemerintah Provinsi.

“Paling tidak melalui mekanisme dari bawah melalui pemerintah kabupaten ini bisa kita sampaikan proses permohonan perizinan lebih lanjut kepada provinsi. Dalam hal ini yang belum memiliki kewenangan kegiatan perizinan,” kata Syarwani.

Selain soal aspirasi warga yang menginginkan tambang emas dilegalkan, dalam pertemuan kemarin juga dibahas mengenai Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Di mana oleh PT BSMP, areal pertambangan emas tersebut diklaim masuk dalam wilayah HGU-nya. Terkait hal itu, Syarwani menjelaskan, HGU adalah wilayah yang digunakan usahakan oleh pihak perusahaan, dan sebelum menuju ke HGU tentu ada izin lokasi.

Dari izin lokasi yang diberikan, terangnya, belum tentu semuanya masuk menjadi HGU. Dicontohkan, saat izin Lokasi yang diberikan sekitar 2.000 hektare (Ha) lebih yang disampikan, HGU –nya bisa di bawahnya.

“Katakanlah 2.000 Ha lebih, bisa saja luasan HGU itu tidak sampai 2.000 Ha, ketika ada proses inklaf yang dilakukan pihak perusahaan terhadap wilayah yang dipegang dalam bentuk izin lokasi. Dan itu sambil berjalan, artinya ada proses sampai menuju HGU,” terangnya.

Di sisi lain perusahaan beroperasi dengan izin lokasi yang dimiliki serta memiliki izin perkebunan, perusahaan tetap berkewajiban melakukan proses untuk penyelesaian terhadap masalah HGU itu sendiri. (eng)

 

Leave a Comment