KALTARA

Targetkan Serapan Anggaran 50 Persen di Semester I 2017

Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, didampingi Kepala Dinas PU saat meninjau salah satu proyek di Kaltara. Gubernur menargetkan Maret nanti sudah tandatangan kontrak kegiatan 2017.

Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, didampingi Sekprov, Asisten II dan Kepala Dinas PU saat meninjau salah satu proyek di Kaltara. Gubernur menargetkan Maret nanti sudah tandatangan kontrak kegiatan 2017.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com  – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hal ini untuk mempercepat tahapan pengadaan barang dan jasa.

Diakui gubernur, hingga saat ini masih ada sejumlah SKPD yang belum menyelesaikan RUP ke dalam sistem informasi berbasis online, atau yang disebut Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). “Saya sudah ingatkan bagi SKPD yang belum memasukkan RUP, segera dilakukan. Kalau belum paham, mereka (SKPD) harus berkoordinasi dengan pengelola LPSE atau ke Biro Pembangunan,” ujar Irianto usai menggelar rapat tertutup di gedung gabungan dinas, Jumat (10/2).

Irianto menginginkan, proses perlelangan yang ditandai dengan penandatanganan kontrak sudah bisa dilakukan pada Maret nanti. Bagi SKPD yang belum dapat melakukan tahapan tersebut Maret,  akan akan ditinggal. Sebagai konsekuensinya, kepala SKPD bisa diberikan sanksi teguran secara lisan maupun tertulis.

Percepatan tahapan pengadaan barang dan jasa ini ditekankan gubernur, karena untuk mengejar target pada akhir semester pertama (I)  2017, Pemprov Kalimantan Utara memproyeksikan bisa menyerap anggaran sebanyak 50 persen.

Sesuai data di situs resmi SIRUP Kalimantan Utara, hingga kemarin tercatat sudah terinput 1.590 rencana umum pengadaan (RUP) dengan pagu dana mencapai Rp 452 miliar. RUP ini dilaksanakan sebanyak 70 SKPD, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR -PERKIM), termasuk pula RSUD Tarakan, KONI Kalimantan Utara, dan UPTD Samsat 5 Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.

Perihal proyeksi serapan anggaran 50 persen hingga akhir semester I, Irianto optimis bisa direalisasikan. “Idealnya 50 persen (semester I) atau paling tidak minimal 40 sampai 45 persen. Karena kalau sudah penandatanganan kontrak itu, 20 persen sudah diambil uang muka. Itu tergantung lagi kemajuan pekerjaan kontraktor atau pelaksana kegiatan. Kalau dia lambat kita beri sanksi atau denda,” tuturnya.

Terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan, Irianto memprediksi ada beberapa hal teknis yang bisa mengadang. Seperti pengaruh musim, kesiapan suplai bahan bangunan seperti semen, mobilisasi buruh atau tenaga kerja.

“Kalau penyedia jasa tidak masalah. Paling iklim musim hujan, suplai bahan bangunan, kadang-kadang semen bisa langka karena angkutan terkendala, kemudian mobilisasi tenaga kerja biasanya dari Jawa. Jika alasan-alasan itu rasional dan realistis, mungkin keterlambatan itu masih bisa kita terima,” ujarnya.

Di internal pemprov khususnya, pelelangan mesti diselesaikan paling lambat hingga awal Maret mendatang. “Karena Maret target juga penandatanganan kontrak. Kalau (SKPD) ada yang terlambat bisa kita tinggal. Nanti mereka menyusul April lelang lagi,” kata Irianto.  Selain mempercepat pembangunan, belanja-belanja dilakukan pemerintah daerah di awal-awal tahun kata Irianto diharap pula mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah. (humasprov)

Leave a Comment