KALTARA

PT PLN (Persero) ULK Tarakan Diluncurkan, Tarif Ikut TDL Nasional

Gubernur Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Ikut Berpartisipasi Positif

DILUNCURKAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, manajemen PT PLN (Persero) Kaltim-tara saat meluncurkan PT PLN (Persero) Unit Layanan Khusus Tarakan, Jumat (6/1) lalu.

DILUNCURKAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, manajemen PT PLN (Persero) Kaltim-tara saat meluncurkan PT PLN (Persero) Unit Layanan Khusus Tarakan, Jumat (6/1) lalu.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Hari Jumat (6/1), menjadi momentum sangat penting bagi masyarakat Kaltara, khususnya di Kota Tarakan, dan akan tercatat dalam perjalanan sejarah di provinsi bungsu ini. Sebab hari itu, Gubernur Klatara Dr H Irianto Lambrie secara resmi meluncurkan atau launching PT PLN (Persero) Unit Layanan Khusus (ULK) Tarakan, sebagai pengelola kelistrikan di Kota Tarakan.

Dengan demikian, pengelolaan kelistrikan secara resmi beralih dari sebelumnya dikelola oleh PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan, selaku Anak Perusahaan (AP) PT PLN (Persero), kembali ke induknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PLN (Persero). Selain itu terpenting warga Indonesia yang berada di Kota Tarakan per 1 Januari 2017 sudah bisa menikmati subsidi listrik dengan tarif nasional, seperti halnya yang dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu Irianto mengaku sangat bersyukur dan lega, karena proses perjalanan pengalihan status kelistrikan yang berjalan cukup alot kurang dari satu tahunan, akhirnya bisa terealisasi. Perjuangan yang dilakukan berbuah manis dan tarif nasional bisa dinikmati masyarakat, setelah selama hampir 13 tahun tidak pernah menikmati tarif listrik bersubsidi dari Negara. Di mana sejak 2003 lalu, pengelolaan kelistrikan di Tarakan diserahkan mandiri kepada Swasta -PT PLN Tarakan-. Tentu dampak yang dirasakan masyarakat Tarakan adalah membayar tarif listrik jauh lebih mahal dari pada tarif listrik nasional.

“Alhamdulillah, pengelolaan listrik Kota Tarakan itu sudah dikembalikan kepada PT PLN (Persero), sebagai wujud amanah UUD 1945, dan terhitung 1 Januari 2017 masyarakat Indonesia di Tarakan telah menikmati tarif listrik nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi catatan sejarah bagi perjalanan Pemerintah Provinsi Kaltara juga bagi PT PLN (Persero) bahwa kita punya tekad untuk bagaimana listrik ini bisa mensejahterakan masyarakat,” ungkap Irianto.

Dia meminta kepada jajaran ULK Tarakan untuk cepat beradaptasi dan selalu berkreasi serta melakukan inovasi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada sehingga kelistrikan bisa dijamin kehandalanya.

Irianto berharap, PT PLN (Persero) bisa bergerak cepat merealisasikan berbagai program yang akan dilaksanakan agar kelistrikan di Kaltara semakin handal. Sebab hubungan listrik dengan kemiskinan sangatlah erat dimana suatu daerah jika masyarakatnya masih banyak yang belum menikmati listrik biasanya mengalami kemiskinan.

“Ada korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan. Apabila suatu kelompok masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi dengan pompa air. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, seperti untuk kegiatan ekonomi mengolah makanan dari berbagai tanaman yang dikelolanya,” ujar Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, Irianto menjelaskan, dengan kembalinya pengelolaan kelistrikan ke PT PLN (Persero) maka pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan keuangannya, bisa ikut berpartisipasi membantu dalam bentuk hibah.

“Itu (bantuan) boleh kepada BUMN dan BUMD. Bahkan itu sudah dilakukan di Bulungan, juga Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Seperti Pemkab Bulungan membeli mesin untuk digunakan PT PLN dalam bentuk pinjam pakai termasuk membangun jaringan listriknya,”ujar Irianto.

Irianto juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi positif dalam rangka pengembangan kelistrikan di Kaltara agar kian handal. Sebab sekuat dan sehebat apapun niat dan keinginan dari pemerintah yang ingin mempercepat pengembangan kelistrikan, jika tanpa ada partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dukungan dari legislatif, maka dipastikan akan sulit berhasil.

“Tujuannya tentu kita ingin agar PLN bisa menyediakan listrik secara adil dan merata. Sebab itu akan menjadi indikator dan rakyat kita semakin sejahtera, sehingga saya berharap listrik ini menjadi perhatian yang serius bagi kita semua,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Irianto menyampaikan Pemprov Kaltara telah menulis surat permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan listrik di Tarakan selama 13 tahun tersebut.

“Nanti kita akan buka secara transparan. Kami telah meminta BPK, BPKP, dan Inspektorat untuk bekerjasama melakukan audit. Dan harus diingat audit itu bukan untuk mencari kesalahan tapi kita ingin menegakan kebenaran dan keadilan serta bentuk transparani kepada masyarakat,” ujar Irianto lagi.

Gubernur menegaskan, audit yang akan dilakukan tentu bersifat objektif dan akan terbuka sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sebagai Gubernur Kaltara. “Saya juga sudah meminta ahli hukum untuk mengaudit peraturan-peraturan, salah satunya terkait tarif listrik di Kota Tarakan, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik ini atau tidak,” ujar Irianto. (hmsprov)

Leave a Comment