KALTARA

Kamis, Pelaksana Hingga Pimpinan Pratama Pemprov Kaltara Dilantik

DILANTIK PEKAN INI : Sejumlah pejabat tinggi pratama Pemprov Kaltara akan dilantik pekan ini, karena finalisasi dinilai telah selesai.

DILANTIK PEKAN INI : Sejumlah pejabat tinggi pratama Pemprov Kaltara akan dilantik pekan ini, karena finalisasi dinilai telah selesai.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara baik pelaksana, pengawas, administrator hingga pimpinan pratama akan dilaksanakan pekan ini. Karena finalisasi pelantikan diakui Gubernur Dr H Irianto Lambrie telah selesai.

“Tadinya pelantikan dilakukan besok (hari ini). Tapi saya ada undangan (menghadiri peresmian Balai Diklat BPK di Kabupaten Gowa, Sulsel). Besok, saya juga ada undangan menghadiri pertemuan dengan Menteri BUMN (Rini Soemarno),” ujar Gubernur, Senin (9/1).

Kendati demikian, Gubernur menegaskan pelantikan yang akan dilakukan pada Kamis (12/1) nanti, belum terlambat. Di beberapa daerah pun, lanjutnya, masih ada yang saat ini belum melakukan pelantikan pejabatnya mengacu pada pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru. “Yang penting tidak lewat Januari,” tegasnya.

Gubernur juga menyebutkan, ada beberapa berkas pejabat yang akan dilantik belum lengkap sehingga pelantikan belum bisa dilakukan hari ini. “Tapi sudah dirapikan, jadi tinggal pelantikan aja,” ungkap Irianto. Ditambahkannya, pada pelantikan pada Kamis nanti, terbagi menjadi dua, yakni pengukuhan pejabat yang masih tetap pada jabatan saat ini, dan pelantikan pejabat yang menduduki jabatan baru. Pejabat yang menduduki jabatan atau bergeser dari jabatan lama, menurut Gubernur, sudah sesuai evaluasi.

“Bukan suka tidak suka. Tapi selama ini dilakukan evaluasi terhadap seluruh aparatur sipil negara yang diberikan amanah,” jelasnya. Dia juga kembali menegaskan, sebagai provinsi baru, Kaltara harus bergerak cepat mengejar provinsi lain yang sudah lama terbentuk. Hal itu dilakukan agar Kaltara dapat sejajar atau malah di depan provinsi-provinsi lainnya.

Karena itu, lanjut Gubernur, untuk mengisi jabatan-jabatan di OPD perlu aparatur sipil negara yang mampu bergerak cepat, inovatif dan kreatif tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dampaknya pada percepatan pembangunan di provinsi ke-34 ini. (hmsprov)

Leave a Comment