KALTARA

Kaltara Siap Jalin Kerja Sama dengan Balai Diklat BPK

Utamakan Pejabat Eselon II dan III di Inspektorat

MALAM RAMAH TAMAH: Gubernur Irianto Lambrie bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis di rumah jabatan gubernur Sulsel di Makassar.

MALAM RAMAH TAMAH: Gubernur Irianto Lambrie bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis di rumah jabatan gubernur Sulsel di Makassar.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kawasan Timur Indonesia yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, diresmikan Ketua BPK Harry Azhar Azis, Senin (9/1).

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang hadir pada peresmian tersebut, mengatakan Pemprov Kaltara akan menjalin kerja sama dengan Balai Diklat BPK. Kerja sama tersebut untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Terutama pegawai-pegawai kita yang ada di Inspektorat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan instansi lain,” ujar Gubernur usai menghadiri peresmian Balai Diklat BPK yang juga dihadiri gubernur, wakil gubernur dan perwakilan 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Menurut Gubernur, kerja sama penting dilakukan. Selain karena Kaltara merupakan provinsi baru, juga agar Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami tentang pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas dan akuntabel. “Jadi, nantinya kita tidak hanya sekadar berpikir opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi bagaimana APBD dapat menyejahterakan masyarakat seperti disampaikan Ketua BPK Pak Harry Azhar,” jelas Gubernur.

Ke depannya, APBD maupun APBN memang dimaksudkan untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, lanjut Gubernur, APBD harus difokuskan pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan atau program yang langsung menyentuh ke masyarakat banyak. “Kalau belum sejahterakan masyarakat, berarti belum memenuhi ketentuan UUD ’45,” ucapnya.

Dengan mengikutikan diklat nantinya, diharapkan aparatur sipil negara dapat memahami secara filosofi sekaligus mampu mengimplementasikan dalam tugas keseharian, serta dapat mengubah mindset atau pola pikir bahwa cara pengawasan BPK bukan hanya semata-mata untuk mencapai opini WTP. “Tapi bagaimana APBD bisa menyejahterakan masyarakat,” tegas Gubernur.

Selain ASN, Gubernur juga menyatakan, anggota DPRD pun bisa mengikuti. Baik melalui seminar atau diklat jangka pendek. Dengan begitu, antara pemerintahan dengan wakil rakyat mempunyai pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Jadi, dalam pengelolaan keuangan daerah selain harus dipertanggungjawabkan, juga harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Namun untuk tahap awal kerja sama yang akan dijalin dengan Balai Diklat BPK, rencananya akan diprioritaskan pejabat eselon II dan III, terutama di kalangan Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota. “Bisa juga dilaksanakan di Kaltara, separuh di sini (Balai Diklat BPK), jadi lebih murah,” tambahnya.

Diklat pun, kata Gubernur, harus terus dilakukan demi meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kaltara. Sehingga nantinya siapa pun yang menjadi pemimpin di provinsi ke-34 ini, sudah mendapat system yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. “Jadi sekarang ini kita harus ciptakan fondasi yang kuat agar ke depannya Kaltara semakin lebih baik. Perlu juga dukungan dari semua lapisan,” tegas Irianto.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan, saat ini, BPK terus berupaya meningkatkan kualitas aparat pemerintahan. Selain itu, juga fokus tentang kepatuhan dan kewajaran dari pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. “Salah satunya melalui Balai Diklat ini,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, ke depan opini tidak lagi berujung pada perolehan WTP semata, tapi bagaimana APBD atau APBN dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Karena kami ingin fokus tiap rupiah yang dikelola kepala daerah dan lembaga dilihat dari apa efek yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya. “Contohnya Makassar bangun pasar dengan dana Rp 100 miliar untuk kesejahteraan. Dari Rp 100 miliar itu menghasilkan 10 ribu tenaga kerja,” imbuh dia.(hmsprov)

Leave a Comment