KALTARA

Anggota Dewan Usulkan Buat Perda untuk Mengatur Tenaga Asing

Norhayati Andres

Norhayati Andres

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Utara, Norhayati Andres mengingatkan, Pemerintah Provinsi Kaltara harus waspada, terhadap kemungkinan masuknya tenaga kerja asing ke wilayah ini. Karena di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seperti sekarang, bukan tidak mungkin akan banyak tenaga kerja dari luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi wilayah Kaltara, berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia.

“Untuk itu, saya mengingatkan, Pemerintah Provinsi harus waspada dan mengantisipasi  akan adanya tenaga asing, atau perusahaan asing yang akan masuk di Kaltara,” ungkap Norhayati.

Kalaupun membolehkan tenaga dari luar masuk, kata dia, harus dipilah-pilah. Artinya, hanya tenaga ahli yang di daerah ini memang tidak ada, yang dibolehkan masuk. “Kita harus memprioritaskan masyarakat Kaltara. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton,” ujarnya..

Politisi wanita asal PDI Perjuangan itu menambahkan, terkait antisipasi untuk membatasai masuknya tenaga asing, pemerintah provinsi sudah seharusnya membuat sebuah aturan, semacam Peraturan Daerah (Perda). “Dengan adanya Perda, kita akan memiliki aturan. Sehingga tenaga kerja asing tidak melakukan seenaknya,” kata dia.

Menurutnya, memang secara peraturan perundang-undangan, tidak bisa menolak masuknya tenaga kerja asing, yang telah memenuhi persyaratan. Hanya saja, pemerintah daerah bisa membatasi atau mengatur, agar bisa mengawasi.

“Beberapa waktu lalu, kita sudah juga menyampaikan kepada Pak Gubernur, agar membuat perda tentang hal ini (pengaturan tenaga kerja asing). Kami dari DPRD Provinsi sudah siap mendukung,” tandasnya.

Salah satunya dia mencontohkan, mega proyek PLTA di Sungai Kayan, yang pastinya nanti membutuhkan tenaga kerja yang lumayan banyak. Dan tidak menutup kemungkinan menyerap tenaga asing. “Jadi untuk membatasi itu semua, kita harus membuat Perda dengan segera. Jangan sampai  proyek itu sudah berjalan, kita belum punya Perda,” kata Norhayati.

Dirianya mencontohkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur yang sudah menerapkan Perda, tentang pengaturan tenaga kerja asing. Bahkan Pemkot Surabaya, membatasi dengan menerapkan tarif yang tinggi. Sehingga tenaga asing akan berfikir untuk bekerja di daerah itu. “Dengan ini masyarakat kita di Kaltara juga dapat bekerja sama dan dapat menikmati hasilnya. Kan masyarakat kita juga butuh makan,” pungkasnya. (ant)

Leave a Comment