BULUNGAN

Surat Ijin Penggunaan Jalan Umum untuk Hauling PT MJE Disoal

20161107_201027TANJUNG SELOR – Sejumlah netter (pengguna dunia maya) di salah satu grup media social mempertanyakan keabsahan Surat Ijin penggunaan jalan umum untuk keperluan pengangkutan batubara yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan, H Sudjati.

Pertanyaan ini bermula dari postingan yang dilampiri dengan foto surat ijin tersebut oleh salah satu netter dengan akun Thomas Thom. Dalam surat dengan nomor; 550/1391/UM/X/2016 yang ditandatangi Bupati Bulungan itu, menyebutkan perihal pemberian izin melintasi jalan kabupaten untuk aktivitas hauling atau pengangkutan batubara  oleh PT Multi Jaya Energi (MJE). Areal tambangnya di Desa Ardi Mulyo Kecamatan Tanjung Palas Utara. Sementara rencana jalan yang dilewati melalui beberapa desa, di antaranya Silva Rahayu, Klubir, SP 2 dan SP 4.

Pemilik akun Thomas Thom mempertanyakan keabsahan surat tersebut. Menurutnya, surat itu janggal. Karena tak ada tembusan kepada desa yang jalannya dilintasi, serta tak adanya kop surat resmi pemerintahaan. Hal lain yang disoal, tembusan justru diberikan kepada Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor yang dianggap tidak dilintasi jalan tersebut.

Tanggapan beragam pun disampaikan para netter yang kebanyakan warga Bulungan. “kita masyarakat nie…binggung.. tembusan suratnya untuk kades silva untuk camat tg pls tengah u kapolsek tg palas tapi kok lewatnya kelubir tg palas utara… nah gimana tuh….” demikian tulis pemilik akun adi klubir di kolom komentar.

Sebagian mempertanyakan, bahkan tak sedikit yang menolak, jalan di wilayahnya menjadi jalan hauling (untuk lalulalang truk pengangkut batu bara). “kira kira 1 bln yg lalu masyarakat kelubir telah melayangkan surat pd dishub tembusan bupati dan dprd yg intinya penolakan masyarakat terhadap penggunaan jalan PU lewat tengah kampung menjadi jalan tambang lengkap dng tanda tangan warga tapi ternyata… terbit lah ijin tersebut. itu ijin untuk jalan yang mana…pak” sambung komentar lainnya.

Bupati Bulungan H Sudjati pun mengklarifikasi keabsahan surat itu. Bupati menegaskan, bahwa surat yang dikeluarkan itu sah adanya. Apalagi kop surat dan tembusan juga ada. Hanya saja menurutnya, surat yang terlampir dalam foto yang di-upload di medsos tersebut kop surat tidak nampak.

“Jadi itu surat awalnya permohonan dari PT. MJE melapor ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), kemudian juga ke Dinas Perhubungan. Nah ini sesuai alurnya, dan surat ini legal adanya,” tegasnya.

Surat tersebut, jelas bupati, dikeluarkan langsung dari Dinas Perhubungan. Dia menandatangani tertanggal 19 Oktober 2016 lalu. Disebutkannya, penggunaan jalan itu juga hanya sementara. Karena perusahaan sementara masih melakukan pembangunan jalan khusus untuk hauling.

“Tetapi tanggung jawab mereka ketika terjadi kerusakaan menjadi tanggung jawab mereka. Jalan yang dilintasi juga tidak panjang hanya sekitar 600 meter. Ini juga untuk saran pembangunan dan perkembangan Bulungan ke depan,” kata dia.

Dia menambahkan, surat yang dikeluarkan tersebut berisikan salah satunya untuk  mendukung kelancaran dan investasi di Bulungan. Namun pengguna dalam hal ini perusahaan juga harus memperhatikan berbagai point penting, seperti kendaraan pengangkut beratnya maksimal 6000 kilogram sesuai kelas jalan yang dilintasi. Mengutamakan masyarakat pengguna jalan umum sebagai akses utama ke ibukota kecamatan.

Kepada pihak perusahaan juga diminta menggunakan kendaraan yang laik jalan. “Mereka juga harus membangun jalan sesuai isi surat itu. Yang terpenting pihak perusahaan  wajib membangun jalan khusus sesegera mungkin untuk hauling batu bara,” katanya. (azza)

Leave a Comment