KALTARA

Jika Memang Ilegal, Sudah Seharusnya Perusahaan Ditutup

img-20161031-wa0012TANJUNG SELOR – Persoalan dugaan adanya pabrik pengolahan kayu illegal di Desa Binai, Tanjung Palas Timur kian meruncing. Kali ini sorotan tajam datang dari Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Aparatur Negara Republik Indonesia (LAKIP RI) KPP Kalimantan Utara.

Menurut Sekretaris LAKIP RI KPP Kaltara Malfrison Silalahi, legalitas merupakan hal yang prinsip yang harus dipatuhi. Termasuk bagi perusahaan yang berinvestasi. Dia mengatakan, jika memang persoalan ijin ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Baik Pemprov maupun Pemkab harus bersikap tegas.

“Kalau memang melanggar atau belum berijin yang harus diberikan sanksi. Tutup dulu, sebelum ijin-ijin dan legalitas lainnya lengkap. Nah disinilah peran kepolisian, pemerintah daerah bisa meminta polisi untuk menutup. Polisi bisa menutup atas permintaan pemerintah daerah, “ kata Silalahi.

Dibeberkannya, industri didefinisikan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Perusahaan Industri sebelum berdiri dan beroperasi melakukan kegiatannya seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin. Baik Izin Pembangunan dan izin Kegiatan Opersional. Adapun Izin seperti Akta Pendirian, IMB, SITU, SIUP, izin gangguan HO (Hinder Ordonantie), izin lingkungan dari Badan pengelolaan Lingkungan Hidup, izin operasional  atau Izin Usaha Industri (IUI), alat angkut dan alat berat, Izin mendirikan prasarana (IMP), Izin pemanfaatan air tanah dari Dinas pertambangan jika perusahaan tersebut menggunakan air bawah permukaan.

Setiap Kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri sesuai dengan amanat  Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 101 angka satu (1) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Pasal 2 ayat satu (1). Terkait Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan Pasal 30 PP No 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Dalam Izin Usaha Industri, jelasnya, tertera ientitas perusahaan, NPWP, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Luas Lahan Lokasi Industri, kelompok Industri sesuai dengan KBLI dan Kapasitas Produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk industri jasa Sesuai dengan PP Nomor 107 Pasal 3 ayat 2 Tentang Izin Usaha Industri. Dalam hal ada perusahaan industri yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut dipastikan tidak akan mungkin di monitor terlebih dipungut.

“Selain itu, pengawasan terkait ketanagakerjaan juga dipastikan tidak akan mungkin berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Di lain pihak, Ketua DPRD Bulungan, Syarwani juga angkat bicara. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, sudah semestinya perusahaan yang melakukan usahanya wajib berijin.

Terkait jawaban Kapolres Bulungan yang menyebutkan, persoalan ijin usaha yang belum ada adalah merupakan ranahnya Pemkab, menurutnya benar. Oleh karenanya, dia meminta pengusaha yang bergerak di bidang itu segera mengurus izinnya.

“Intinya kita tidak ingin perusahaan tersebut beroperasi, tapi tak memiliki izin,  yang bisa dikatakan ilegal. Tidak adanya pengecualian, semua perusahaan harus melalui prosedur yang berlaku. Bila memang perizinan itu ada di kabupaten, ya harus diurus di kabupaten. Begitu pula jika kewenangan ada di provinsi,” beberanya.

Apalagi, kata dia, barang olahan berupa kayu hasil sumber daya alam (SDA) di Bulungan yang dikirim keluar daerah. Menurutnya, perusahaan harus mentaati aturan dengan mengurus semua perizinan sebelum beroperasi. “Kita tidak menghalang-halangi investasi. Kita dukung investasi. Tapi tetap harus mentaati aturan yang ada. Bukan seenaknya,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, tekanan juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Bulungan, Markus Juk. Dia menegaskan, perusahaan harus mengantongi izin, karena olahan kayu yang dihasilkan cukup besar yang diperkirakan mencapai ribuan kubik per bulan maupun per tahun.

Dirinya pun meminta kepada aparat terkait melakukan reaksi, dengan menindak secara hukum. Markus meminta pihak penegak hukum bisa mengecek langsung ke lapangan, perusahaan yang tak mengantongi izin tapi tetap beroperasi.

Sementara itu, terkait permintaan anggota Dewan agar pihak kepolisian melakukan tindakan tegas, Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman mengatakan, pihaknya perlu mengetahui persoalan sebenarnya dulu sebelum bertindak.

“Masalahnya harus dilihat dulu. Kalau persoalan izin usaha bukan ranah kita. Kalau memang ada hitam di atas putih, ada izin pemanfaatan kayu (IPK), HPH dan ijin lainnya, bukan ranah kami. Karena bukan ke unsus pidana, namun pelanggaran Perda,” kata Kapolres.

Dia mengatakan, jika mengenai izin usaha yang belum ada, tidak perlu dibuat rumit. Cukup dikoordinasikan dengan SKPD-SKPD terkaitnya di lingkungan pemerintah daerah. Baik di Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan. “Kalau masalah ijin usaha, itu murni pelanggaran Perda. Itu juga kalau ada Perdanya. Sama dengan bangun rumah tidak pakai IMB,” jelasnya memberikan contoh. Menurut kapolres, investasi perlu didukung. Dengan tetap mengikuti aturan yang ada, pihak-pihak terkaitnya dalam hal perijinan juga perlu memberikan teguran atau mengkomunikasikannya.

Perusahaan pengolahan kayu yang sedang menjadi sorotan ini diketahui milik PT Kayan Makmur Sejahtera (KMS), yang selama ini diketahui sebagai perusahaan perkebunan karet di daerah Tanjung Palas Timur.

Informasi yang diperoleh media ini, perusahaan tersebut justru membangun sebuah pabrik pengolahan kayu berskala besar, yang diduga tak berijin. Pabrik yang berdiri di atas lahan sekitar 5 hektare tersebut diduga melakukan pengolahan kayu  dan tak berijin.

Ironisnya jenis-jenis kayu yang diolah, di antaranya ada kayu yang seharusnya dilarang ditebang sesuai undang-undang. Seperti di antaranya Kayu Ulin, Kayu Tengkawang dan sejenisnya. Pada saat wartawan meninjau lokasi, aktivitas kegiatan pengolahan kayu begitu nyata. Beberapa alat berat dan alat pemotong yang bagitu canggih beroperasi di pabrik yang berada di tengah hutan tersebut.

Ratusan bahkan ribuan batang kayu siap olah bertumpuk di lokasi pabrik. Sementara tumpukan kayu sudah jadi, siap dipasarkan. Konon informasi yang diperoleh, kayu-kayu hasil olahan tersebut diekspor ke luar negeri. Pihak perusahaan saat dikonfirmasi mengaku pabrik pengolahan kayunya adalah resmi dan berijin.

PT. KMS yang merupakan grup dari Kayan Patria Pratama (KPP) mengantongi ijin untuk perkebunan karet di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, dengan luasan ijin lokasi sekitar 13.000 hektare.

Terkait perijinan usaha, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kaltara Hermawan mengatakan, belum pernah mengeluarkan izin terhadap perusahaan pengolahan kayu di Bulungan.

Disebutkan, ada tiga syarat dalam mengurus perizinan bagi perusahaan, berupa administrasi, teknis dan lingkungan. Untuk administrasi, proses penerbitan membutuhkan waktu sepekan. Namun bila perusahaan bergerak di sektor lingkungan, tentu BPMPT akan melakukan peninjauan lapangan.

Senada disampaikan Kepala BPMPT Bulungan Adi Irwansyah, sebagian besar perusahaan yang ada di Bulungan belum dapat izin. Perusahaan yang sudah mengantongi izin baru Sanggam Kahuripan Indonesia (SKI).

Jika memang tidak berijin, tugas menindak atau memberikan sanksi bukan kewenangaannya. Tugas BPMPT, kata Adi, memberikan pelayanan administrasi masalah perizinan. Perusahaan yang ingin mengurus perizinan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, BPMPT bisa menindaklanjuti untuk penerbitan izin. (*/azza)

Leave a Comment