KALTARA

Hari Ini, Usulan DOB Apau Kayan Diserahkan ke Kemendagri dan DPR RI

Bupati Malinau Yansen TP saat menerima berkas usulan DOB Apau Kayan di Kayan Hilir, sebagai calon ibukotanya.

Bupati Malinau Yansen TP saat menerima berkas usulan DOB Apau Kayan di Kayan Hilir, sebagai calon ibukotanya.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta – Setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRD Nomor 57 Tahun 2016 dan SK Gubernur Kaltara Nomor: 188.44/K.605/2016, tentang persetujuan pembentukan daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan dalam Wilayah Kabupaten Malinau, Provinsi Kaltara, hari ini (17/11/2016), Tim Presidium Apau Kayan yang didampingi Anggota Komisi I DPRD Kaltara akan menyerahkan berkas usulan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), berikut ke DPR RI di Jakarta.

“Tim Presidium bersama Komisi I sudah berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan berkas usulan itu ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Kemudian Jumat (18/11) dijadwalkan ke DPR RI. Bahkan kalau sempat dengan DPD RI yang membidangi,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon.

Dikatakan, pembentukan Kabupaten  Apau Kayan memang perlu diprioritaskan karena berkaitan dengan wilayah perbatasan. “Masyarakat di sana sangat berharap secepatnya DOB Apau Kayan bisa terbentuk. Karena selama ini sangat terisolir, dengan menjadi kabupaten sendiri, harapannya bisa lebih diperhatikan. Pembangunan bisa lebih dirasakan masyarakat,” ujarnya.

 Sebelumnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah menandatangani SK pada 4 November lalu berdasarkan keputusan Nomor 188.44/K.605/2016 tentang Persetujuan Pembentukan DOB Kabupaten Malinau, Provinsi Kaltara.

Kepala Biro Pemerintahan Umum Setprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan mengatakan, terkait dengan SK yang disetujui oleh DPRD maupun Gubernur Kaltara, kata dia, Gubernur telah membuat surat pengantar untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, kemudian kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakat (DPR) RI dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk usulan pembentukan Kabupaten Apau Kayan. “Rencananya akan kita sampaikan pada Kamis (17/11, hari ini) ke Mendagri, DPR RI dan DPD RI bersama-sama pemerintah Kaltara, DPRD Kaltara, Pemkab Malinau serta Presedium DOB Apau Kayan,” katanya.

Datu mengatakan, atas telah disetujuinya Pemkab Malinau, DPRD Kaltara, dan Pemprov Kaltara untuk usulan pembentukan DOB Kabupaten Apau Kayan, tinggal nanti bagaimana pemerintah pusat menindaklanjuti usulan tersebut.

“Jadi prinsipnya untuk DOB ini sepanjang kita memenuhi syarat tinggal tunggu hasil dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti, karena ranahnya itu di pemerintah pusat maupun DPR RI. Yang jelas baik dari Pemkab Malinau, DPRD Kaltara, dan Pemprov Kaltara sudah menyetujui usulan pembentukan DOB Kabupaten Apau Kayan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, usulan pembentukan Kabupaten Apau Kayan akan diisi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Sungai Boh. Penentuan kecamatan tersebut dilakukan dengan peta perbatasan antar wilayah, penentuan ibu kota dari Apau Kayan, pengalihan aset dan pengalihan personel dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Malinau.

 “Dengan adanya pemekaran Kabupaten Apau Kayan, ini lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena 4 kecamatan ini dengan ibu kota Kabupaten Malinau itu jaraknya sangat jauh sekali sehingga pelayanan dan kendalanya itu masalah transportasi,” paparnya. Lebih lanjut dikatakannya lagi, dengan terbentuknya Kabupaten Apau Kayan diharapkan ke depannya dapat lebih cepat maju dan berkembang. (ant)

Leave a Comment