KALTARA

Akhir November, Batas Daerah di Kaltara Harus Tuntas

Rapat membahas batas wilayah yang diikuti para bupati di Kaltara.

Rapat membahas batas wilayah yang diikuti para bupati di Kaltara.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta –  Dari 5 batas daerah di Kaltara, 3 di antaranya sudah tuntas. Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Udin Hianggio berharap pada akhir November persoalan batas wilayah di Kaltara bisa diselesaikan.

 “Insyaallah dalam waktu secepatnya akan kami proses ke Kementerian Dalam Negeri untuk dibuatkan Permendagrinya,” jelas Udin Hianggio. Udin mengatakan batas daerah yang disepakti merupakan kesepakatan batas daerah yang lama yang diambil dan tidak merubah jauh batas yang ada.

“Bulungan dengan Tana Tidung sudah sepakat batasnya, Bulungan dengan Malinau juga sudah sepakat. Kesepakatan batas ini kesepakatan yang lama yang kita ambil dan juga dari kedua bupatinya, jadi tidak merubah jauh lah batas-batas yang ada itu,” katanya.

Selin itu juga terkait dengan batas daerah yang belum selesai akan Pemprov telah membentuk tim yang terdiri dari pemerintah provinsi ditambah tokoh masyarakat untuk turun ke lapangan.

Hasil di lapangan akan ditinjau ulang oleh Gubernur yang selanjutnya diambil sebuah kesimpulan dan kebijakan. “Antara Bulungan dengan Malinau sudah sepakat jaraknya 11 kilometer, Bulungan dengan Tana Tidung juga sudah sepakat jaraknya 211 kilometer, Malinau dengan Nunukan sepakat jaraknya 61 kilometer, yang belum sepakat itu KTT dan Malinau jaraknya 21 kilometer sama yang kita sudah serahkan ke Menteri Dalam Negeri itu antara KTT dengan Nunukan,” papar Udin.

Terkait dengan kesepakatan yang sudah diambil, Udin juga mengatakan tugasnya Bupati dan ketua DPRD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, karena hal itu hubungannya menyangkut adminstrasi.

“Tinggal tugasnya Bupati dan ketua DPRD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. kita tidak batasi masyarakat itu untuk berada di manapun. Misalnya masyarakat Tana Tidung punya tanah di Bulungan tidak masalah sepanjang mereka memenuhi syarat di Bulungan begitu juga masyarakat Bulungan memiliki tanah di Tana Tidung tidak masalah,” ujarnya.

Selain itu juga Udin mengatakan dengan adanya batas daerah yang sudah jelas, investor yang masuk ke Kaltara bisa terjamin dan ada kepastian.

“Berkaitan dengan perizinan jadi agar investor itu ada kepastian kalau dia masuk di KTT batas daerahnya sudah jelas, kalau masuk di Malinaua batasnya sudah jelas. Itu supaya kita menjamin kepastian investor masuk ke Provinsi Kaltara dan Kabupaten Kota yang ada di Kaltara,” tuntasnya. (hms/ant)

Leave a Comment