Warga Bunyu Merasa “Dianaktirikan” Pemkab Bulungan

Pulau Bunyu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bulungan, meski jaraknya jauh dari ibukota kabupaten.
Pulau Bunyu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bulungan, meski jaraknya jauh dari ibukota kabupaten.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Sebagai salah satu wilayah bagian dari Kabupaten Bulungan, Pulau Bunyu yang dikenal dengan hasil buminya, seperti minyak, gas dan batu bara, dinilai tidak sesuai dengan yang didapatkan untuk masyarakat. Bahkan sebagian warga menganggap telah dianaktirikan.

Pulau yang kaya akan sumberdaya alamnya itu, jarang tersentuh bantuan dan pembangunan oleh pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Kabupaten Bulungan. “Kami masyarakat bunyu, sudah seringkali menyampaikan keluh kesah kami kepada Pemkab Bulungan, tapi tidak pernah ditanggapi. Kami selalu dicuekin. Padahal kami sangat berharap pemerintah dapat memperhatikan kami mulai dari pelayanan dan pembangunan di tempat kami,” ujar Obet, salah satu masyarakat Bunyu, Minggu (14/05/2017).

Pria itu mengungkapkan, tidak dipungkiri Bunyu yang merupakan wilayah Kecamatan, sebagai penyumbang pendapatan daerah yang terbesar di Kabupaten bulungan. Yaitu melalui eksploitasi Migas maupun batu bara. “Seharusnya Bunyu jangan dianaktirikan. Bunyu harus diperhatikan, dan kami sudah bosan dengan janji – janji kosong,” ucapnya dengan tegas.

Dia menegaskan, selain pembangunan yang minim, beberapa pelayanan untuk masyarakat pun sulit. Seperti disebutkan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun surat-surat kependudukan lainnya. Selama ini, warga Bunyu harus ke Tanjung Selor, dengan jarak tempuh yang jauh dan membutuhkan biaya mahal.

“Ini sudah sering kali kami bicarakan, tapi usulan kami selalu dianggap angin lalu. Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah melalui SKPD terkait agar jemput bola, dan melakukan pembuatan KTP di Bunyu sebagai pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Bunyu. Tapi nyatanya, tidak ada sampai sekarang,” keluhnya.

“Pemerintah harus mengerti dengan kondisi kami di Bunyu yang jarak tempuhnya cukup jauh menuju Tanjung Selor, yang hanya untuk sekedar membuat KTP. Belum lagi jika ada halangan di Capil atau penundaan, kita akan mengeluarkan biaya pribadi yang tidak sedikit jumlahnya. Belum biaya tiket, makan, penginapan, dan biaya kendaraan,” lanjut dia.

Obet juga menambahkan, agar Pemkab Bulungan selalu memperhatikan aset-aset pemerintah di Bunyu yang sudah hampir punah dimakan waktu, karena tidak adanya pemeliharaan dan pembangunan yang ada di Bunyu. Seperti pelabuhan perikanan, Puskesmas dan lain-lainnya. “Jangan pada saat kampanye saja baru masyarakat perhatikan, kalau sudah dibiarkan bahkan dianaktirikan dibanding kecamatn-kecamatan lainnya,” tegas Obet. (AL)  

Artikel Terkait