Toleransi Penggunaan Pukat Hela Diperpanjang Hingga Akhir Juni 2017

DIPERPANJANG IZIN - Penggunaan alat tangkap pukat hela dilarang oleh pemerintah. Namun masih ada toleransi perpanjangan ijin hingga Juni mendatang.
DIPERPANJANG IZIN – Penggunaan alat tangkap pukat hela dilarang oleh pemerintah. Namun masih ada toleransi perpanjangan ijin hingga Juni mendatang.

TARAKAN, lintasbenuanta.com – Pelarangan penggunaan pukat hela mendapatkan perpanjangan izin hingga 31 Juni 2017. Perpanjangan izin tersebut menyusul dengan diterbitkannya  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela yang menjadi keluhan nelayan di sejumlah daerah. Tak terkecuali di Kalimantan Utara, terutama Tarakan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara H Amir Bakry saat menghadiri Pertemuan Pendampingan Penggantian Alat Tangkap Ikan yang dilarang Beroperasi dan Health Sertifikat  di Ruang Kerja Wali Kota Tarakan, Rabu (11/1).

Pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio, Wali Kota Tarakan Sofian Raga, Lantamal XIII Tarakan, Ketua HNSI Kaltara serta beberapa perwakilan nelayan. “Apa yang menjadi keluhan dari para nelayan terutama larangan penggunaan pukat hela itukan diberi toleransi sampai Desember 2016, tapi kami masih tetap berjuang terus dan alhamdulillah ini masih diberi toleransi lagi sampai 6 bulan kedepan nah ini yang kita sosialisasikan,” ujarnya.

Sesuai data dari DKP Kaltara, penggunaan pukat hela yang dilarang di wilayah ini sebanyak 1714 buah. Semantara syarat untuk mendapatkan izin perpanjangan penggunaan pukat hela, para nelayan harus membuat pernyataan atau fakta integritas yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Toleransi diberikan selama 6 bulan kedepan sampai 31 Juni 2017. Syaratnya, nelayan harus membuat pernyataan untuk mengajukan permohonan perpanjangan ijin ke menteri kelautan dan perikanan. Untuk alat tangkap, kapal dibawah 10 GT akan difasilitasi untuk penggantian alat tangkap sampai 6 bulan kedepan. Ada juga Sistem barter, jadi alat tangkap yang lama akan diambil dan diganti dengan alat tangkap baru yang lebih ramah lingkungan,” papar Amir.

Sementara itu, Wagub Kaltara, H Udin Hianggio menjelaskan bahwa larangan penggunaan pukat hela merupakan peraturan dari pemerintah pusat, sehingga pemprov hanya bisa memfasilitasi keluhan-keluhan para nelayan untuk dapat diperjuangkan di pusat.

“Saya sangat peduli dengan nelayan, jadi tolong dipahami ini kebijakan pusat bukan kebijakan provinsi, tapi kami masih berjuang bersama dan alhamdulillah para akademisi juga mendukung kebijakan-kebijakan yang kita ambil untuk kepentingan nelayan. Jadi sekali lagi ini pertemuan awal, apapun keluhan-keluhan yang ada silahkan disampaikan dan insyaallah akan kita tindak lanjuti,” jelasnya.

Ia juga mengimbau agar para nelayan dapat memahami langkah yang telah diambil oleh Pemprov Kaltara untuk menunjang kegiatan para nelayan. “Dalam rangka koordinasi aturan-aturan yang ada berkaitan dengan kepentingan nelayan agar kita memahami langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Kaltara dalam rangka menunjang kegiatan para nelayan kita, tolong para nelayan juga memahami langkah-langkah yang kita ambil,” jelasnya. Berkaitan dengan izin berlayar, Udin menegaskan agar para nelayan melengkapi persyaratan dan kelengkapan kepemilikan kapal.

“Masalah izin juga tolong dilengkapi khususnya untuk nelayan 10 GT kebawah tolong surat-suratnya dilengkapi. Selain surat izin berlayar juga surat kelengkapan kepemilikan kapal harus ada,” tekannya. Yang harus kita sadari bersama bahwa setelah 1 Juli mendatang saya yakin tidak akan ada lagi toleransi dari pemerintah pusat untuk penggunaan pukat hela,” tambah Wagub. (hmsprov)

Artikel Terkait