Temui Moeldoko, Harapkan Percepatan KBM Tanjung Selor

PERCEPATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat beraudiensi dengan ketua umum HKTI sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal (Purn,) Moeldoko di Jakarta, belum lama ini.

JAKARTA, lintasbenuanta.com – Usai menghadiri undangan acara Festival Banjar 2018, Sabtu (30/6) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan Jenderal (Purn) Moeldoko, yang pada kesempatan itu, dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Selain berbicara mengenai pertanian, pada saat berbincang-bincang dengan Moeldoko, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan soal Kalitara. Baik soal situasi dan kondisi usai Pilkada hingga perkembangan pembangunan di provinsi bungsu ini.
Satu hal yang cukup penting disampaikan, antara lain Gubernur mengharapkan dukungan Moeldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan RI untuk percepatan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Harapan kita dengan dipercepatnya Inpres, pembangunan KBM Tanjung Selor yang didukung pemerintah pusat akan lebih cepat terealisasinya,” kata Irianto.
Gubernur pun mengaku optimistis penyelesaian usulan Inpres tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dapat selesai dalam waktu cepat. Sebab, draft inpresnya sendiri yang disusun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah rampung lebih awal dari yang diperkirakan.
Bahkan draft Inpres ini, lanjutnya, sudah dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI. Karena berkaitan dengan penganggaran. Untuk diketahui, melalui adanya Inpres, percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor nantinya akan di-support pendanaan melalui APBN.
Dikatakan, selain soal penganggaran yang masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan, salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari semua kementerian dan lembaga, sebelum terbitnya Inpres ini, adalah revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KBM, agar segera diselesaikan. Untuk itu, Pemprov Kaltara pun telah mengalokasikan bantuan anggaran kepada Pemkab Bulungan, guna membantu percepatan penyelesaian revisi RTRW tersebut.
Gubernur menegaskan, kendati revisi RTRW masih belum selesai dilakukan, Inpres tentang percepatan KBM Tanjung Selor akan tetap diterbitkan. Bahkan Inpres ini, kata Irianto juga memerintahkan Pemkab Bulungan agar secepatnya menyelesaikan revisi RTRW-nya.
Lebih jauh Irianto mengatakan, perlunya Inpres ini merupakan usulannya yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kaltara pada Oktober tahun lalu. Presiden pun kala itu langsung merespons, dan meminta agar Gubernur dan jajarannya segera berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden untuk penerbitan Inpres tersebut.
Dikatakan, jika Inpres itu disetujui dan diterbitkan oleh Presiden pada tahun ini, hal tersebut akan menjadi acuan untuk berjuang penganggaran di pemerintah pusat.
Irianto menambahkan, percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor terus dilakukan. Bahkan pada 2017, Pemprov telah melakukan pembebasan lahan KBM tahap I dengan alokasi anggaran Rp 50 miliar. Disusul sisanya pada 2018 ini kembali dianggarkan Rp 23,3 miliar.
Menanggapi apa yang disampaikan Gubernur, Moeldoko sangat merespons positif. Pihaknya akan segera mengkomunikasikan dan koordinasi dengan Sekretariat Presiden, maupun dengan kementerian dan lembaga terkaitnya.(humas)

Artikel Terkait