Pesawat Nurtanio N-219 Ditargetkan Sudah Mendarat di Kaltara 2019

AKAN BELI PESAWAT: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berada di Kokpit pesawat N-219 buatan PTDI bersama LAPAN di workshop PT DI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1) lalu.
AKAN BELI PESAWAT: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berada di Kokpit pesawat N-219 buatan PTDI bersama LAPAN di workshop PT DI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1) lalu.

BANDUNG, lintasbenuanta.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) benar-benar menseriusi rencana pembelian pesawat buatan anak negeri, Nurtanio N-219. Sebagai bentuk keseriusannya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Marthen Sablon dan kedua wakilnya, H Abdul Jalil Fattah dan Marwansyah serta sejumlah kepala daerah di Kaltara dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Jumat (12/01) lalu datang ke Kantor Direksi PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk menyimak sekaligus melihat langsung product profile N-219 ‘Nurtanio’ di Bandung, Jawa Barat.
Dari jajaran direksi PTDI, hadir Direktur Utama (Dirut) PTDI Elfien Goentoro, para direktur, kepala divisi termasuk Program Manajer N-219 Budi Sampurno. “Rencana pembelian pesawat N-219 ini, untuk kepentingan kontinuitas transportasi udara di wilayah perbatasan Kaltara. Untuk itu, kita butuh gerak cepat untuk menuntaskan persoalan pembeliannya,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Langkah awal yang diinstruksikan Gubernur untuk mempercepat realisasi pembelian pesawat ini, adalah membentuk tim kecil percepatan proses negosiasi. “Saya perintahkan kepada Asisten II Setprov (Sekretariat Provinsi) Kaltara H Syaiful Herman, Kepala Dishub (Dinas Perhubungan) Taupan Madjid, Kepala Biro Bangda (Pembangunan Daerah) Risdianto, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Sapriannur, serta Tenaga Ahli Bidang Transportasi untuk melakukan proses negosiasi percepatan proses pembelian pesawat N-219,” ungkap Irianto.
Gubernur mengestimasikan, selambatnya April 2018 sudah dilakukan penandatangan kontrak pembelian pesawat N-219 antara Pemprov Kaltara dan PTDI. “2018, ditargetkan 1 unit N-219 sudah dapat dipesan dari PTDI. Mereka pun akan memulai proses perakitannya di tahun ini yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov Kaltara. Jika demikian, maka estimasinya pada 2019, N-219 versi Pemprov Kaltara sudah dapat beroperasi,” katanya.
Pesawat dengan tinggi 6,18 meter dan panjang 16,74 meter ini dikondisikan untuk melayani kebutuhan transportasi barang dan orang ke wilayah perbatasan Malinau, Nunukan dan Bulungan. “Sesuai pemaparan tadi, pesawat ini juga dapat menjangkau daerah di provinsi lain. Seperti Balikpapan (Kalimantan Timur), Pontianak (Kalimantan Barat). Bahkan saya berencana, saat pesawat sudah jadi, akan terbang ke Sarawak atau Sabah, Malaysia untuk menunjukkan hasil karya anak bangsa ini kepada mereka. Sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan teknologi dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni, termasuk dalam pembuatan pesawat,” papar Irianto.
Gubernur meyakini kemampuan dan kualitas pesawat N-219 akan sesuai dengan karakteristik wilayah di Kaltara. Untuk itu, Irianto menargetkan bukan hanya 1 unit pesawat yang akan dibeli Kaltara, tapi 2 hingga 3 unit. “Untuk bentuk dan desainnya, kita serahkan sepenuhnya kepada tim ahli PTDI. Pemprov hanya memberikan saran dan masukan agar tidak meninggalkan ciri khas ornamen Kaltara,” tandasnya.
Untuk diketahui, rencana pembelian pesawat ini sebagai upaya untuk meneguhkan cita-cita Gubernur Kaltara memiliki moda transportasi udara yang berkelanjutan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya di wilayah perbatasan.

PENGANGGARAN

Sementara itu, mengenai penganggaran untuk pembayaran pembelian pesawat N-219 (Nurtanio), dijelaskan Irianto, untuk tahap awal, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2018 telah disepakati mengalokasikan Rp 40 miliar untuk pembelian pesawat dengan bentang sayap 19,50 meter dan bentang ekor 7,5 meter ini.
“Artinya, untuk pembelian 1 unit pesawat Nurtanio, kita masih butuh Rp 40 miliar lagi. Karena, pesawat ini dipasarkan oleh PTDI dengan harga Rp 80 miliar,” jelas Gubernur.
Dipastikannya, penganggaran dipikirkan dengan matang dan melibatkan seluruh stakeholder terkait, utamanya bersama DPRD Kaltara. “Penyediaan anggaran itu dilakukan bertahap. Karena, menurut pemikiran saya, lebih baik kita beli saat ini daripada 5 tahun lagi atau beberapa tahun lagi. Yang tentunya, akan lebih berat seiring dinamika ekonomi, politik, dan lainnya yang akan terjadi di Kaltara maupun nasional,” ungkap Irianto.
Dari itu, Gubernur pun melontarkan sejumlah saran penganggaran yang mungkin direalisasikan. “Masih mengandalkan APBD Kaltara, kita juga bisa menggunakan dana dari kebijakan rasionalisasi anggaran yang kita lakukan. Taksiran dana yang terkumpul mencapai Rp 150 miliar. Dengan tambahan dana rasionalisasi tadi, seharusnya bisa teranggarkan Rp 80 miliar dalam tahun ini. Tambahan ini bisa dilakukan pada saat pembahasan Perubahan-APBD 2018,” urainya.
Alternatif anggaran lainnya, adalah kontribusi dari setiap daerah yang membutuhkan layanan N-219. Bentuknya bisa kontribusi dari masing-masing daerah, atau melalui konsorsium. “Tapi saya maklumi jika hal ini akan memunculkan berbagai asumsi. Untuk itu, apabila APBD kabupaten dan kota merasa terbebani, dapat pula menggunakan dana Bankeu (Bantuan Keuangan) yang disalurkan provinsi. Kalau ini disetujui, maka pada penyaluran Bankeu ke setiap daerah akan dipotong sejumlah besar dana yang disepakati untuk pembelian pesawat ini,” kata Irianto.
Saran lain yang disampaikan Gubernur, menggunakan 10 persen anggaran yang rencananya akan dikucurkan pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Kaltara pada tahun ini. “Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) beberapa waktu lalu, menjanjikan akan menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk pengembangan bandara di wilayah perbatasan. Kita akan coba melobi agar saat dana itu terealisasi nanti, bisalah kiranya Kemenhub menyisihkan 10 persen atau sekitar Rp 100 miliar untuk pembelian N-219,” jelas Gubernur.
Opsi lain, penganggaran juga bisa dilakukan dengan mengajukan peminjaman dana sekitar Rp 100 miliar kepada Bankaltimtara. “Ini juga bisa ditempuh, karena menurut saya, pinjaman sebesar Rp 100 miliar ini tak terlalu sulit dikucurkan Bankaltimtara. Ditambah lagi, Pemprov Kaltara juga salah satu penyerta modal di Bankaltimtara,” papar Irianto.
Tak terlepas dari itu, ditegaskan Irianto apapun cara penganggaran yang akan ditempuh nantinya, dipastikan akan dikoordinasikan dan dibahas detail dengan DPRD dan pihak terkait lainnya. Termasuk juga PT DI. “Saya ingatkan pula, segala aturan yang berlaku terkait dengan proses ini harus dipatuhi. Sehingga tak memunculkan permasalahan hukum nantinya. Dan, harus ada sinergi dan kesepahaman dari dewan juga pihak terkait lainnya,” jelasnya.
Di samping penganggaran, hal krusial lain yang perlu dibahas segera, adalah pajak barang mewah yang dapat dikenakan atas pembelian pesawat tersebut. Dalam hal ini, Gubernur beserta jajaran terkait juga PTDI akan bermohon kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan keringanan pajak atas pembelian pesawat ini. “Saya juga mengajak seluruh kepala daerah di Kaltara, entah saat ada acara formal atau lewat pertemuan khusus untuk membicarakan mengenai pembelian pesawat ini dengan Presiden. Termasuk mengenai pajaknya. Karena, ini untuk kepentingan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan provinsi baru, saya kira akan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya. Untuk merealisasikan langkah ini, Gubernur akan bersurat terlebih dulu kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga DJP.
Perihal terakhir yang menjadi perhatian, adalah layanan pasca beli. “Untuk persoalan ini, tim kecil akan membahasnya dengan PTDI. Tapi, secara normatif, layanan pasca beli memang sudah disediakan PTDI. Namun agar pesawat ini nantinya benar-benar mampu memberikan kemampuan maksimalnya, perlu dibahas lebih lanjut teknisnya seperti apa,” papar Irianto.
(adv/ed)

Artikel Terkait