Pemerintah dan Masyarakat Buat Pernyataan Tegas Tolak Terorisme, Apa Saja Itu?

PERNYATAAN BERSAMA : Gubernur bersama FKPD dan kepala daerah se Kaltara menandatangani pernyataan bersama guna meningkatkan kondusifitas daerah di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Rabu (16/5).

TANJUNG SELOR, Lintasbenuanta.com – Pada saat Pertemuan membahas saoal terorisme, Rabu (16/05) diakhiri dengan penendatangan pernyataan sikap bersama melawan terorisme. Berikut bunyinya.

Poin Pernyataan Sikap Bersama Pemerintah dan Masyarakat Kaltara
1. Kejadian terorisme, adalah kejahatan terhadap kemanusian. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara mengutuk keras berbagai tindakan terorisme dan radikalisme atas dasar dan latar belakang apapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, teror, menebar rasa kebencian, serta menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban atas musibah yang sedang dialami.
2. Mengajak seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat menahan diri, tidak terprovokasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan terus menggalang solidaritas kemanusian, sekaligus menolak segala bentuk kekerasan, serta tetap menjaga perdamaian dan persatuan di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah pemerintah dan aparat keamanan untuk mengusut secara cepat dan tuntas, motif, pola serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut, juga mengambil tindakan tegas kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Aksi terorisme, termasuk salah satunya bom bunuh diri, bukan peristiwa yang berkaitan dengan agama, walaupun menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan tertentu. Kejadian tersebut adalah murni tindakan terorisme, karena semua agama mengajarkan kedamaian dan persaudaraan.
5. Mendukung sikap Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk memberantas Terorisme dengan menggunakan seluruh instrumen, baik hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan menggunakan seluruh kekuatan TNI, POLRI, Birokrasi serta dukungan masyarakat luas.
6. Meminta kepada DPR RI agar segera menyelesaikan dan mengesahkan Undang-undang Anti Terorisme, dan atau Presiden menerbitkan Perpu tentang Anti Teroris, sambil menunggu proses pengesahan UU Anti Terorisme.
7. Menghimbau kepada media massa baik elektronik, cetak, media online maupun media sosial lainnya untuk menyajikan berita mengenai kejadian ini secara proporsional dan tidak provokatif, serta tidak menyebarkan informasi baik berupa foto maupun video korban bom kepada pihak lain.
8. Menghimbau kepada segenap umat beragama, organisasi masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan seluruh Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk menghentikan segala spekulasi yang bisa memperkeruh situasi dan tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian tetapi tetap menjaga suasana aman dan damai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Menghimbau semua tokoh politik dan masyarakat agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan tidak memperkeruh suasana, dengan mengeluarkan pernyataan yang tendensius yang menciderai perdamaian dan toleransi umat beragama.
10. Pemerintah dan Masyarakat Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Siap Membangun dan Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel Terkait