Diduga Tak Berijin, Berkedok Buka Kebun Karet, KMS Bangun Pabrik Pengolahan Kayu

ILEGAL?-Pabrik pengolahan kayu milik PT KMS di Desa Binai, Tanjung Palas Timur yang diduga ilegal, karena tak berijin.
ILEGAL?-Pabrik pengolahan kayu milik PT KMS di Desa Binai, Tanjung Palas Timur yang diduga ilegal, karena tak berijin.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta – PT Kayan Makmur Sejahtera (KMS) yang selama ini diketahui sebagai perusahaan perkebunan karet di daerah Tanjung Palas Timur, ternyata melenceng. Informasi yang diperoleh media ini, perusahaan tersebut justru membangun sebuah pabrik pengolahan kayu berskala besar, yang diduga tak berijin.

Pabrik yang berdiri di atas lahan sekitar 5 hektare tersebut diduga melakukan pengolahan kayu  dan tak berijin. Ironisnya jenis-jenis kayu yang diolah, di antaranya ada kayu yang seharusnya dilarang ditebang sesuai undang-undang. Seperti di antaranya Kayu Ulin, Kayu Tengkawang dan sejenisnya.

Saat wartawan meninjau lokasi, aktivitas kegiatan pengolahan kayu begitu nyata. Beberapa alat berat dan alat pemotong yang bagitu canggih beroperasi di pabrik yang berada di tengah hutan tersebut. “Belum lama ini beroperasinya. Ya kami kerja saja, kayunya dari mana kami tidak tahu,” ujar salah seorang karyawan saat diwawancarai.

Ratusan bahkan ribuan batang kayu siap olah bertumpuk di lokasi pabrik. Sementara tumpukan kayu sudah jadi, siap dipasarkan. Konon informasi yang diperoleh, kayu-kayu hasil olahan tersebut diekspor ke luar negeri. Pihak perusahaan saat dikonfirmasi mengaku pabrik pengolahan kayunya adalah resmi dan berijin.

Seperti diketahui, PT. KMS yang merupakan grup dari Kayan Patria Pratama (KPP) mengantongi ijin untuk perkebunan karet di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, dengan luasan ijin lokasi sekitar 13.000 hektare.

Pihak Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kaltara menegaskan belum pernah mengeluarkan perijinan perusahaan pengolahan kayu di Bulungan. Kepala BPMPT Kaltara Hermawan mengatakkan, ijin usaha diterbitkan setelah perusahaan mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Bila seluruh persyaratan terpenuhi maka selanjutnya bisa diproses.

Disebutkan, ada tiga syarat dalam mengurus perizinan bagi perusahaan, berupa administrasi, teknis dan lingkungan. Untuk administrasi, proses penerbitan membutuhkan waktu sepekan. Namun bila perusahaan bergerak di sektor lingkungan, tentu BPMPT akan melakukan peninjauan lapangan.

Mengenai perusahaan pengolahan kayu, seperti plywood dan sejenisnya di Kaltara, diakui Hermawan, baru terdapat dua perusahaan yang mengantongi izin. Yaiatu Intraca dan Idec Wood. Adanya perusahaan pengolahan kayu belum mengantongi izin, BPMPT akan lakukan pengecekan. “Izin perusahaan itu belum ada dan belum masuk mengajukan permohonan, nanti saya cek,” ungkap Hermawan kepada media ini, Senin (31/10).

Terkait perizinan perusahaan yang mengajukan ke BPMPT, diakui Hermawan cukup banyak. Namun jika tak memenuhi persyaratan maka akan ditolak agar bisa melengkapi. Sehingga BPMPT saat ini belum bisa menghitung berapa perizinan yang telah diterbitkan. “Penerbitan perizinan tak ada kendala, bila segala persyaratan telah lengkap. Ada yang belum lengkap, kita minta kepada perusahaan agar bisa melengkapi,” imbuhnya.

Senada disampaikan Kepala BPMPT Bulungan Adi Irwansyah, sebagian besar perusahaan yang ada di Bulungan belum dapat izin. Perusahaan yang sudah mengantongi izin baru Sanggam Kahuripan Indonesia (SKI). “Bilapun ada perusahaan belum dapat izin tapi sudah beroperasi, hal itu bukan wewenang kami untuk menindaklanjuti dalam pemberian sanksi,” jelas Adi yang dikonfirmasi terpisah.

Tugas BPMPT, kata Adi, bukan penindakan melainkan pemberian pelayanan administrasi masalah perizinan. Perusahaan yang ingin mengurus perizinan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, BPMPT bisa menindaklanjuti untuk penerbitan izin. “Selama ini tunggu ada permasalahan atau tuntutan dari masyarakat, perusahaan itu baru mengajukan izin,” imbuhnya.

Perusahaan pun harus mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan IMB yang diterbitkan harus sesuai peruntukkannya. “Jangan sampai misalnya ajukan izin usaha, tapi difungsikan untuk izin pertambangan. Maka izin yang kita terbitkan akan dicabut,” tegasnya.(azza)

Artikel Terkait