KALTARA

Serapan Dana Desa 2018 Capai 100 Persen

2019, Dana Desa untuk Kaltara Naik Menjadi Rp 463,268 Miliar

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Berdasar data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), serapan dana desa di Kaltara pada 2018, lebih baik dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, empat kabupaten sebagai penerima alokasi dana desa, capaian daya serap anggarannya sudah 100 persen. Dari pagu sebesar Rp 387.541.209.000, semuanya telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di 4 kabupaten di Kaltara. Atas capaian realisasi ini juga, Pemprov Kaltara mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan wilayah  Kaltara, untuk kategori Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Terbaik TA 2018 yang diterima pada 17 Desember 2018 lalu.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Kaltara, H Sanusi mengungkapkan, capaian harus seiring dengan pengelolaan yang lebih baik. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka peran provinsi memfasilitasi penyaluran anggaran ke setiap desa, termasuk dalam pengawasannya.

“Untuk lakukan percepatan pembangunan di daerah ini, tentu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pedesaan,” kata Sanusi belum lama ini. Program pemberian dana desa, lanjutnya, merupakan salah satu program unggulan yang menjadi Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Pengelolaan yang maksimal, menurut Sanusi, tidak lepas dari peran petugas lapangan, seperti pendamping desa dan tenaga ahli yang ada. Termasuk pembinaan dari setiap kabupaten pun terus ditingkatkan. “Fungsi kita pemprov adalah memfasilitasi agar bisa berjalan dengan maksimal. Termasuk berkaitan percepatan pembangunan di desa, itu ada fasilitator dan pendamping-pendamping yang sudah disiapkan dan dananya dari kementerian,” terangnya.

Mengenai pergerakan pembangunan di desa secara teknis, kata Sanusi, menjadi tanggung jawab semua pihak. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke pemerintah desa. Terlebih jumlah alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah tiap tahun mengalami kenaikan.

Sanusi berarap, pada tahun depan harus ada kesesuaian nomenklatur termasuk rincian dana desanya. Tidak sampai disitu, yang perlu diperkuat lagi adalah mengenai tim verifikasi kabupaten dan kecamatan supaya pemanfaatannya lebih optimal dan sesuai prioritas yang diarahkan.

Masih dalam realisasi 2018, hanya pada tahap ke-III yang belum mencapai 100 persen, untuk transfer ke kas desa. Dari target pencairan pada tahap III 2018 sebesar Rp 155.016.483.600 untuk 447 desa, baru terealisasi 91,17 persen atau Rp 141.322.332.000. Masih menyisakan 32 desa yang belum dicairkan. Salah satu kendalanya karena belum disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dari desa. “Sesuai ketentuan ini batasannya masih bisa sampai Januari. Sehingga kami optimis tetap bisa terealisasi 100 persen semuanya,” imbuh Sanusi.

Sementara itu, untuk 2019, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 6,852 triliun. Tentu alokasi yang didapat setiap desa juga akan mengalami kenaikan.

Khusus dana desa, pada 2019 alokasinya mengalami kenaikan yang signifikan. Yaitu dari Rp 387,5 miliar pada 2018, meningkat menjadi Rp 463,268 miliar atau naik sekira 19,5 persen. “Dana yang masuk ke desa semakin besar. Maka berdampak pada pembangunan di desa harus meningkat,” katanya.

Berkaitan masih adanya dana desa yang tidak dikelola dengan maksimal. Dia menegaskan, harus menjadi perhatian serius. Meskipun hal tersebut tidak bersifat menyeluruh bagi semua desa. Karena ada juga desa yang meningkat pembangunannya. (humas)

Leave a Comment