KALTARA

Pergub tentang Tarif Speedboat Masih Dalam Pengkajian

UTAMAKAN KESELAMATAN: Armada angkutan umum, seperti salah satunya speedboat diwajibkan melengkapi dengan fasilitas keselamatan penumpang.

Dilakukan untuk Kepentingan Keselamatan Penumpang

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Dalam rangka perbaikan pelayanan transportasi laut, yang lebih mengutamakan pada keselamatan penumpang, Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan berencana mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Di mana salah satu poin dalam Pergub ini, mengatur tentang tarif angkutan laut dan sungai atau speedboat.

Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid menegaskan, bahwa Pergub ini masih dalam proses pengkajian Biro Hukum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara. Hanya saja, dengan banyak pertimbangan, dikatakannya, memang Pergub tersebut penting untuk diterbitkan.

Disebutkan Taupan, ada beberapa hal yang tercantum dalam Pergub yang saat ini masih dalam tahap pematangan di Biro Hukum. Salah satunya adalah mengenai pengaturan penumpang. Hal ini, kata Taupan, dilakukan agar setiap penumpang dilindungi oleh asuransi, dalam artian tidak ada lagi penumpang yang tak terdaftar dalam manifest.

Untuk terwujudnya aturan tersebut, Taupan mengatakan, perlu ketegasan bagi pengusaha transportasi laut. Di mana, pengusaha jasa transportasi laut dan petugas pengelola pelabuhan agar mengawasi beberapa hal. Di antaranya, setiap penumpang wajib memiliki tiket, termasuk penumpang di atas 24 bulan dikenakan tarif normal. Dan, terhadap anak yang berumur 0 hingga 24 bulan dikenakan tarif 10 persen dari tarif normal. Dan keempat, pembelian tiket harus menunjukkan identitas dan sesuai dengan tiket. “Aturan ini kita buat, juga mengacu pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yaitu undang-undang tentang keselamatan transportasi,” jelasnya.

Perihal soal kejadian di lapangan, misalnya pihak awak kapal (speedboat) menarik tarif penumpang anak, namun tidak disediakan seat atau tempat duduk maka hal tersebut merupakan kesalahan pihak perusahaan speedboat. Karena dengan adanya tiket, maka penumpang itu wajib mendapatkan seat. “Dari itu, Pemprov Kaltara melalui Dishub akan memanggil semua pengusaha speedboat, untuk sosialisasi, koordinasi terkait dengan akan dikeluarkan Pergub ini,” tutur Taupan.

Sebelumnya, sempat menjadi perdebatan di media sosial terkait rencana diterbitkannya Pergub No. 76/2018, tentang Perubahan Kedua Pergub Nomor 36 Tahun 2014, tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speedboat Reguler Antarkabupaten/Kota di Kaltara. Di mana, di dalamnya mengatur anak usia 24 bulan ke atas dikenakan tarif normal. “Sambil menunggu pengkajian di biro hukum, kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat, imbuhnya, perlu untuk mendukung aturan ini karena ini dilakukan untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat juga. Sehingga setiap anak yang memiliki tiket juga mempunyai asuransi, dan kondisi speedboat yang lama tentunya kondisinya tidak memungkinkan untuk penumpang menjadi berlebihan.(*)

Leave a Comment