BULUNGAN PERISTIWA TANA TIDUNG

Alat Berat Ditarik Paksa, Pembangunan PLTU Gunung Seriang Mandek

IMG-20180130-WA0004TANJUNG SELOR, Lintasbenuanta.com – Progres pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Gunung Seriang, Tanjung Selor, mandek di tengah jalan. Mandeknya pembangunan tersebut disebabkan satu unit alat berat jenis Excavator Volvo EC 210 ditarik. 

Penarikan alat berat tersebut dilakukan pada Selasa (23/1) lalu. Dalam proses penarikan alat berat itu diklaim tidak mengikuti prosedur yang baik. Dikatakan Direktur PT Smylir Niaga Perkasa Andrianto, proses penarikan harus melalui pengadilan resmi karena ada hak-hak dan kewajiban diabaikan pihak yang menarik alat berat itu. 

“Dalam proses penarikan alat berat, mereka gunakan premanisme dan kami merasa keberatan,” jelasnya, Jumat (26/1). Proses penarikan alat berat ini pun dibawa ke ranah hukum, agar penentu nantinya di pengadilan. 

Dia mengharapkan jangan terjadi hal-hal seperti ini. Jikapun ingin berproses harus sesuai secara hukum dan undang-undang. Dengan penarikan alat berat itu, dirinya sangat dirugikan dan merasa keberatan. Karena pembangunan PLTU jadi terhambat tidak ada pengerjaan untuk sementara waktu. 

“Pelaksanaan dan cara-cara penarikan tak sesuai undang-undang yang berlaku. Proses kredit yang saya lakukan bukan pada umumnya, tapi ada jaminan diserahkan kepada mereka berupa sertifikat,” urainya. 

Yang jadi persoalan juga, jaminan ini diakuinya belum ada diterima. Tetapi alat berat sudah terlanjur ditarik saat pengerjaan sedang berlangsung. Alat berat tersebut dikredit melalui salah satu perusahaan, yang unitnya berasal dari Berau. 

Sementara itu, Penasehat Hukum Andrianto, Mozes Riupassa mengungkapkan kredit alat berat ini pakai undang-undang sistem fidusia. Melihat dari sisi hukum, ketika debitur menunggak pembayaran semestinya ada proses ke pengadilan. Akan tetapi, pihak kreditur tidak melalui proses pengadilan. 

“Mereka gunakan cara premanisme, diberikan kuasa dan langsung tarik barang (alat berat),” ujarnya. 

Padahal, lanjut dia, kliennya dalam upaya kredit alat berat sudah berikan jaminan yang diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Meskipun tunggakan pembayaran dari kliennya kurang lebih sebesar Rp 500 juta. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini ditempuh melalui jalur hukum ke Polres Bulungan. 

“Yang laporan ke polres merupakan bagian humas pak Andrianto. Saya sudah mendampingi bagian humas itu, untuk tanyakan langkah-langkah hukum yang diambil polres,” tuturnya. 

Akan tetapi, yang muncul malah laporan pengaduan. Seharusnya itu jadi laporan polisi, sehingga ada tindaklanjut. Karena persoalan ini merupakan perampasan, yang nyata-nyata tindakan pidana. 

“Dalam penarikan barang harus sesuai prosedur undang-undang fidusia. Tapi hal itu tak dilakukan selaku pemilik alat berat,” ujarnya. (*)

Leave a Comment