BULUNGAN

Pemkab Bulungan Dinilai “Setengah Hati” Mekarkan Tanjung Selor

Berkas DOB Masih Mandek di Bagian Pemerintahan Kabupaten

Kota Tanjung Selor

Kota Tanjung Selor (int)

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Berkas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor hingga kini ternyata belum juga diajukan ke Permprov Kaltara. Informasi terakhir, meski SK (surat keputusan) dari bupati dan Ketua DPRD sudah ada, berkas tersebut masih belum lengkap persyaratannya. Salah satunya adalah peta rencana kota Tanjung Selor.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Presidium Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie. Saat dikonfirmasi lintasbenuanta.com, Achmad mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menanyakan perihal belum diajukannya berkas usulan DOB ke provinsi kepada bupati Bulungan.

Usut punya usut, menurut keterangan bupati, berkas tersebut masih mandek di bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Bulungan. “Ternyata masih belum lengkap. Salah satunya menurut informasi dari bagian Pemerintahan Kabupaten, peta DOB Tanjung Selor yang belum. Saat saya tanya kapan,  katanya dalam dua minggu ini sudah selesai,” kata Achmad Djufrie kepada media ini, Jumat (14/04).

Dirinya pun menyayangkan Pemkab Bulungan yang tak kunjung menyelesaikan berkas usulan tersebut dan menyerahkannya ke Pemprov Kaltara. Padahal, waktu pengajuan ke pemerintah pusat juga makin mepet. Bahkan dia menilai seakan Pemkab Bulungan setengah hati memekarkan Kota Tanjung Selor.

Achmad menegaskan, pihak presidium akan terus mengawal berkas usulan DOB Tanjung Selor ini. Pasalnya, masih harus melalui beberaspa tahapan lagi, sebelum diusulkan ke Kemendagri. “Setelah lengkap baru diajukan ke provinsi. Bagaimana provinsi mau memproses, kalau usulannya saja belum disampaikan. Setelah diusulkan, nanti baru provinsi memproses, hingga keluarnya SK dari gubernur dan ketua DPRD. Kemudian baru diajukan ke Kementrian Dalam Negeri,” tandasnya.

Sebelumnya, SK usulan DOB Tanjung Selor dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Bulungan telah dikeluarkan oleh Bupati dan Ketua DPRD. Tahapan selanjutnya, sebelum diserahkan ke pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Presidium pembentukan Kota Tanjung Selor masih menunggu dua SK persetujuan lagi. Yaitu dari Gubernur dan DPRD Kaltara.

Achmad Djufrie mengatakan, pihaknya tetap mengikuti mekanisme yang ada. Setelah mendapatkan kepastian dari Pemkab Bulungan, selaku kabupaten induk, selanjutnya akan mengejar keluarnya surat serupa dari gubernur dan ketua DPRD Kaltara, sebelum nantinya akan mendaftarkan DOB Tanjung Selor  di Kemendagri, untuk masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). “Tapi provinsi kemungkinan belum bisa mengeluarkan SK, kalau berkas usulan dari kabupaten belum lengkap,” kata dia.

Disebutkan, ada empat SK yang menjadi modal untuk kemudian didaftarkan sebagai DOB melalui Kemendagri. Ini akan terus kami kawal, mudah-mudahan dari Provinsi Kaltara, baik SK Gubernur maupun DPRD tidak lama prosesnya. “Kami minta secepatnya, sehingga selanjutnya kita bisa menemui Dirjen Otonomi Daerah melalui Kemendagri untuk didaftarkan itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Achmad mengatakan, SK persetujuan DOB harus didaftarkan ke Kemendagri sebelum 2017 berakhir. Sebab jika lambat, dimungkinkan prosesnya akan semakin lama. Karena menunggu beberapa tahun lagi baru bisa kembali mendaftarkan DOB ini di Kementrian. Hal ini bisa cepat tahapannya jika SK tersebut juga bisa disegerakan.

“Jangan sampai lewat 2017, kalau sampai lewat harapan kota baru ini, bisa dikatakan cuma khayaalan. Karena akan lebih sulit, dan pasti akan lebih lama. Karena menunggu beberapa tahun kemudian lagi. Prosesnya juga bakal diulang dari awal lagi,” ungkap Achmad.

Diakuinya, syarat-syarat teknis untuk pemekaran Tanjung Selor memang belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti jumlah kecamatan, batas wilayah dan lain-lainnya. Akan tetapi, menurutnya, hal tersebut bisa disesuaikan kemudian. Yang terpenting, saat ini adalah pondasi awal. Pihaknya juga siap selalu mengawal dan bersinergi dengan pemerintah serta DPRD untuk menyegerakan dan prosesnya bisa lebih cepat terealisasi.

 “Kami terus mendorong pemerintah. Selain ke Pemkab Bulungan, kami juga mendesak Pemrov Kaltara dan DPRD-nya,” sebut Achmad. Dia menambahkan, saat ini yang perlu dikejar dulu adalah syarat adminitrasinya, berupa SK tersebut. Sebab berkaca pada kerja sebelumnya selama enam bulan terakhir, SK baru ada dua SK yang dikeluarkan.  “Kita kejar supaya usulan DOB Tanjung Selor masuk dalam RPP pemekaran dulu. Sebab kalau tidak masuk, bisa 10 hingga 50 tahun lagi baru bisa terealisasi,” imbuhnya. (azza)

Leave a Comment